Advertisement
Tokoh NU: Memerangi Radikalisme Butuh Gerakan Politik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Untuk menangkal gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia harus diperjuangkan dengan gerakan politik. Harus ada kebijakan politik menangkal gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selain gerakan politik, penegakan hukum juga harus dilakukan.
Hal tersebut disampaikan oleh KH. Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama di sela-sela kegiatan eksekutif meeting Centris Democracy Internasional (CDI) di Hotel Hyatt Jogja, Kamis (23/1/2020).
Advertisement
Menurut Staquf, NU selama ini mengampanyekan toleransi dan mengajak harmonisasi. Hanya saja, ada aktor-aktor yang menentang dan tidak menginginkan itu. Bahkan menentang dengan cara melanggar hukum. Kalau gerakan intoleransi dan radikalisme terus berkembang, artinya yang berwenang tidak sungguh-sungguh melakukan penangkalan.
"Nah, apakah penegak hukum berani menindak itu. Kalau tidak ditindak tegas, maka mereka akan berani," katanya.
Dia meminta agar negara tidak ragu-ragu dalam menangkal gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Jika ragu-ragu, maka gerakan mereka akan semakin meningkat. "Jangan-jangan sedikit-sedikit demokratis. Sebab gerakan ini juga berjalan tidak ragu-ragu. Kalau mereka sebut penggal ya pengal," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, NU memasukkan gagasan resolusi yang diajukan PKB di mana isinya hasil Munas di Banjarmasin, Kalimatan Selatan. Resolusi tersebut juga diajukan ke sejumlah negara seperti di Roma dan Bassel. "Masalah-masalah besar seperti gerakan intoleransi dan radikalisme harus diselesaikan juga secara politik (kebijakan) dan penegakan hukum," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orban. Pertemuan empat mata tersebut, membahas beberapa tema termasuk rencana kerja sama dengan beberapa partai seluruh dunia anggota CDI. Salah satu tema yang dibahas adalah tema mengenai humanisme barat dan humanisme Islam.
"Partai diseluruh dunia yang mengikuti kegiatan ini, juga membahas mengenai aliansi abad ke-21, humanisme barat, demokrasi Kristen dan humanisme Islam. Orban juga menjadi panelis dalam pertemuan ini," ujarnya.
Selain Orban, panelis lainnya adalah Eva Sáenz-Díez dari Universitas Katolik Louvain Belgia, Nizar Baraka, Sekretaris Jenderal Partai Kemerdekaan Maroko, KH. Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama, dan Franz Magnis, S.J., dari Universitas Driyakarya, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Lahan Permakaman Solo Makin Menyempit, Makam Tumpang Jadi Solusi
- Tak Wajib Punya Rekening, Warga Boyolali Bisa Tukar Uang Baru di 9 Bank Ini
- Kata Stafsus Soal Insiden Kunker Presiden di Sumut yang Bikin 1 Warga Meninggal
- Gibran Tetap di Solo saat Pemenang Pemilu 2024 Ditetapkan Besok, Ini Imbauannya
Berita Pilihan
- 14 Proyek Strategis Nasional Disetujui Presiden Jokowi, Ini Daftarnya
- Perangi Mafia Tanah, AHY: Mafia Tanah Hambat Investasi dan Rugikan Rakyat
- Ruang Angkasa Gelap Meski Ada Matahari, Ini Penyebabnya
- Tanggul Sungai Wulan Jebol, Jalan Pantura Demak Lumpuh Total
- Begini Tampilan Kereta Ekonomi "New Generation"
Advertisement
Advertisement
Ribuan Wisatawan Saksikan Pawai Ogoh-Ogoh Rangkaian Hari Raya Nyepi d Badung Bali
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Buru Pelaku Penembakan Massal di Washington DC
- Satpol PP Bogor Bubarkan Kumpulan Pemandu Lagu yang Bukber hingga Larut Malam di Tempat Karaoke
- Vladimir Putin Menang Mutlak di Pilpres Rusia 2024, Berikut Profil 3 Capres Pesaingnya
- Sri Mulyani Laporkan Indikasi Fraud Debitur LPEI Capai Rp2,5 Triliun ke Kejagung
- Jam Kemacetan di Jakarta Bergeser Selama Ramadan
- Sejumlah Menteri dari Sri Mulyani hingga AHY Datangi Istana, Ini yang Dibahas bersama Jokowi
- Ini Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Terlibat Fraud Capai Rp2,5 Triliun
Advertisement
Advertisement