Advertisement
Puskesmas Harus Sediakan Serum Penawar Racun Ular
Ilustrasi - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih mengatakan serum antibisa atau penawar racun ular harus tersedia di seluruh fasilitas kesehatan primer atau puskesmas.
"Serum penawar racun ular harus tersedia di layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu di puskesmas, bukan hanya tersedia di rumah sakit," kata dia di Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Advertisement
Dia menjelaskan penanganan pada pasien dengan gigitan ular berbisa harus sesegera mungkin, sebelum racun menyebar karena dapat menyebabkan kematian.
"Serum itu begitu racun ular masuk, dilawan antidotumnya. Itu harus di primer, jangan di RS besar," kata Daeng.
Dia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk menyediakan serum antibisa ular di puskesmas mengingat maraknya kemunculan ular berbisa di rumah-rumah warga.
"Kemkes yang tanggung jawab kalau ngga ada," kata dia.
Belakangan ini banyak kejadian ular kobra muncul di lingkungan warga, seperti tempat tinggal dan taman bermain anak. Kasus munculnya ular kobra terjadi di Depok, Jawa Barat, sejumlah wilayah Jakarta, Sukabumi, dan beberapa wilayah lainnya.
Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristi Watini menyebutkan saat ini serum antibisa ular belum didistribusikan di tingkat puskesmas dan hanya tersedia di beberapa rumah sakit.
"Ada tujuh rumah sakit yang menyediakan serum antibisa ular di DKI Jakarta, yakni RSUD Tarakan, RS Suyoto, RSUP Fatmawati, RSUD Cengkareng, RS Cipto Mangunkusumo, RSPI Sulianti, dan RS Fatmawati," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Kuota Haji Menguat, KPK Siapkan Pengumuman Penting Senin
Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
Dentuman di Langit Israel, Warga Terluka dan Bangunan Rusak
Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
Advertisement
Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Minta Perizinan Pelanggar Dicabut
Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
Kasus Campak Nasional Anjlok Drastis hingga 95 Persen
Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
Advertisement
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
Advertisement
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Baru Terima SK, Puluhan ASN Gunungkidul Diminta Turun ke Warga
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Geger Bau Bangkai Menyengat, Warga Kulonprogo Temukan Jenazah Pria
- Lalu Lintas Melandai, Korlantas Hentikan One Way Nasional Rabu Sore
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
- KA Gajayana Menemper Orang di Kalasan, KAI Ingatkan Area Steril
- Mensos Bakal Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Bolos Kerja Usai Lebaran
- Merasa Difitnah Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Langkah Hukum
- Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan WFH Pusat demi Hemat BBM
Advertisement
Advertisement
