KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Fahri Hamzah saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen Senayan. /Suara.com-Novian
Harianjogja.com, SOLO--Majunya anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada Solo banyak menuai kritik.
Politikus Fahri Hamzah menyoroti keputusan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam Pilkada Solo 2020. Menurut Fahri, langkah Gibran itu dianggap merusak reputasi bapaknya.
Seperti diketahui, Gibran mendaftar sebagai bakal calon (balon) wali kota Solo dari PDI Perjuangan. Gibran mendaftar di Kantor DPD PDIP Jateng atau yang kondang dengan sebutan Panti Marhaen, Kota Semarang, Jateng, Kamis (12/12/2019).
Keputusan Gibran itu menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menganggap Gibran sebagai anak kemarin di dunia politik. Namun, pria 32 tahun itu juga mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak.
Terkait hal ini, Fahri Hamzah pun ikut bersuara. Menurutnya, langkah Gibran itu akan merusak reputasi Jokowi. Hal itu disampaikan Fahri lewat akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, Selasa (17/12/2019).
"Sebaiknya Gibran maju paling cepat setelah 2024. Kalah atau menang di Solo akan merusak reputasi bapaknya. Padahal harusnya reputasi Presiden berakhir moncer pada periode akhir," kicau politikus 48 tahun ini.
Cuitan Fahri ini sebenarnya untuk menanggapi hasil survei elektabilitas Gibran. Dalam Survei Median, Gibran masih kalah dengan calon Wali Kota Solo lainnya, Achmad Purnomo. Purnomo sendiri saat ini menjabat Wakil Wali Kota Solo.
Cuitan Fahri Hamzah ini sendiri mendapat beragam komentar. Salah satunya adalah pengguna akun @Tedyaba. "Dlm pikirannya, ini momentum terbaik, krn bpknya masih jadi Presiden. Soal nanti gimana2, soal lain."
"Maju terus Mas Gibran! Jangan takut!! Mumpung gorong² belum ditutup kesempatan menang pasti ada," kicau pengguna akun @AiraAfniAmalia.
Kicauan Fahri juga mendapat komentar dari politikus Gerindra Fadli Zon. "Di zaman Orde Baru saja, Pak Harto tak pernah izinkan anaknya ikut pilkada walau mekanismenya beda. Kalau namanya bukan \'politik dinasti\' ya \'politik aji mumpung\'. Tidak sehat bagi demokrasi."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.
Lomba menyanyi Manunggal Fair Kulonprogo batal mendadak. Peserta kecewa karena sudah datang dan menyiapkan penampilan.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut kenaikan harga avtur dan situasi geopolitik jadi pertimbangan.