Advertisement
Jangan Sampai Lembaga Abal-Abal Ikut Evaluasi Pilkada Langsung
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13 - 6)..Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan sejumlah lembaga pengkajian dimungkinkan melakukan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan lebih banyak lembaga riset yang digunakan justru akan lebih bagus dan hasilnya bisa dapat lebih dipercaya.
Advertisement
Dia mengatakan jangan sampai nantinya lembaga yang melakukan evaluasi adalah lembaga yang abal-abal. Apalagi, kata dia lembaga yang disponsori, sehingga hasilnya bisa diatur sedari mulai penelitian.
"Saya kira semakin banyak semakin bagus tapi yang kredibel lah di mata publik supaya objektif dan tidak pakai sponsor. kan banyak penelitian pakai sponsor sebelum penelitian kesimpulan sudah ada," kata Bahtiar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Dia mengatakan evaluasi itu diperlukan agar hasil dari Pilkada sesuai dengan keinginan masyarakat. Dia menyebutkan tujuan utama dari Pilkada adalah menghasilkan pimpinan daerah yang menyejahterakan masyarakat.
"Ujungnya bagaimana menghasilkan pemimpin daerah yang mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat" kata Bahtiar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik menegaskan Kemendagri tidak pernah mendorong kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
Akmal mengatakan Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tingkat II atau I hanya dilakukan saat Orde Baru berkuasa.
"Kami tidak pernah mendorong oleh DPRD yang kami katakan buatlah Pilkada langsung yang asimetris," kata Malik di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Akmal juga menampik Pilkada pihaknya tidak pernah menggagas Pilkada asimetris. Dia mengatakan Indonesia sudah menggunakan model Pilkada ini dari sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
