Advertisement
Tito Karnavian Usul Pilkada Langsug Dihapus, Ganjar: Bakal Banyak Suap & Jual Beli Jabatan

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Usulan pemilihan kepala daerah tak lagi secara langsung ditolak banyak pihak.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi wacana usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung agar dikembalikan kepada DPRD.
Advertisement
Ganjar mengaku belum sepenuhnya sepakat dengan ide mantan Kapolri tersebut. Dia justru mengingatkan Tito untuk berhati-hati, jika ingin mengubah sebuah sistem berdemokrasi.
"Harus hati-hati kalau mau dikembalikan seperti dulu, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya," kata Ganjar seusai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Selasa (19/11/2019).
Jika menilik ke belakang, Ganjar menilai, pemilihan kepala daerah tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan hasilnya tidak menggembirakan.
"Dulu pernah dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh kepentingan DPRD," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, yang terjadi saat pemilihan secara tidak langsung akan terjadi praktik jual beli yang menimbulkan kejahatan suap menyuap.
"Maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari gini mau kembali ke pemilihan oleh DPRD, kita prediksi akan terjadi jual beli dan suap," tandas Ganjar.
Namun begitu, ide Tito juga tak sepenuhnya Ganjar tolak. Orang nomor satu di Jateng itu mengungkap ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Terutama, kaitannya dengan biaya kampanye yang mahal.
"Problem muncul karena mahalnya biaya kampanye. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sehingga tidak terlalu boros," jelasnya.
Karena itu, Ganjar mengusulkan, terkait mahalnya biaya kampanye, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," usulannya.
Sebelumnya, Tito Karnavian mewacanakan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan dilatarbelakangi adanya biaya politik yang tinggi selama pilkada berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement