Advertisement
Tito Karnavian Usul Pilkada Langsug Dihapus, Ganjar: Bakal Banyak Suap & Jual Beli Jabatan

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Usulan pemilihan kepala daerah tak lagi secara langsung ditolak banyak pihak.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi wacana usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung agar dikembalikan kepada DPRD.
Advertisement
Ganjar mengaku belum sepenuhnya sepakat dengan ide mantan Kapolri tersebut. Dia justru mengingatkan Tito untuk berhati-hati, jika ingin mengubah sebuah sistem berdemokrasi.
"Harus hati-hati kalau mau dikembalikan seperti dulu, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya," kata Ganjar seusai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Selasa (19/11/2019).
Jika menilik ke belakang, Ganjar menilai, pemilihan kepala daerah tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan hasilnya tidak menggembirakan.
"Dulu pernah dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh kepentingan DPRD," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, yang terjadi saat pemilihan secara tidak langsung akan terjadi praktik jual beli yang menimbulkan kejahatan suap menyuap.
"Maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari gini mau kembali ke pemilihan oleh DPRD, kita prediksi akan terjadi jual beli dan suap," tandas Ganjar.
Namun begitu, ide Tito juga tak sepenuhnya Ganjar tolak. Orang nomor satu di Jateng itu mengungkap ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Terutama, kaitannya dengan biaya kampanye yang mahal.
"Problem muncul karena mahalnya biaya kampanye. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sehingga tidak terlalu boros," jelasnya.
Karena itu, Ganjar mengusulkan, terkait mahalnya biaya kampanye, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," usulannya.
Sebelumnya, Tito Karnavian mewacanakan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan dilatarbelakangi adanya biaya politik yang tinggi selama pilkada berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja Agar Bansos Tepat Sasaran
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
- Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
- Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Advertisement
Advertisement