KPK Dalami Penukaran 46.500 Dolar Singapura untuk Raja Juli Antoni
KPK mendalami penukaran 46.500 dolar Singapura yang diduga disiapkan Suhardiman Amby untuk Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus Kuansing.
Foto ilustrasi layanan BPJS Kesehatan. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyiapkan masa transisi penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) selama dua hingga tiga bulan agar layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf seusai rapat bersama lintas kementerian dan BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Mekanisme masa transisi PBI JKN tersebut akan dituangkan dalam surat edaran atau keputusan bersama yang menjadi pedoman bagi fasilitas kesehatan. Kebijakan ini disusun untuk merespons kekhawatiran rumah sakit, puskesmas, maupun klinik terkait pembiayaan pasien yang datanya masih dalam proses pemutakhiran.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada masyarakat yang ditolak ketika membutuhkan pelayanan kesehatan selama periode penyesuaian berlangsung. Proses pembaruan data kepesertaan diharapkan dapat berjalan bersamaan dengan keberlanjutan layanan medis, sehingga hak masyarakat terhadap akses kesehatan tetap terjaga.
Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya melaporkan lebih dari 11 juta peserta PBI JKN saat ini sedang menjalani proses verifikasi ulang kelayakan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS), pendamping sosial, serta pemerintah daerah dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan apakah peserta tetap menerima bantuan iuran atau dialihkan menjadi peserta mandiri.
Pemutakhiran data kepesertaan itu merupakan bagian dari transformasi menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS sebagaimana amanat Surat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Pemerintah menilai pembaruan data penting agar bantuan tepat sasaran sekaligus memperkuat integrasi kebijakan perlindungan sosial nasional.
Kemensos juga menegaskan anggaran PBI JKN tidak mengalami pengurangan maupun pengalihan. Prinsip utama kebijakan tetap menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berhak.
Secara nasional, jumlah peserta BPJS Kesehatan segmen PBI JKN tercatat mencapai sekitar 96,8 juta jiwa penerima manfaat, sehingga masa transisi PBI JKN menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan di tengah proses pemutakhiran data nasional tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mendalami penukaran 46.500 dolar Singapura yang diduga disiapkan Suhardiman Amby untuk Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus Kuansing.
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan perilaku hakim pada Semester I 2026, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Produksi ikan nila di Sleman mencapai 15.370 ton pada semester I 2026. Budi daya nila di Kapanewon Minggir dilaporkan masih aman.
residen Prabowo Subianto memimpin akad massal KPR 62.000 rumah subsidi di Batang. Program ini melibatkan penerima rumah subsidi dari berbagai daerah melalui ske
VinFast membuka dealer motor listrik pertama di DIY dan menawarkan pilihan pembelian maupun sewa baterai bagi konsumen.