Advertisement
Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Turun di Periode Kedua, Era SBY Jilid II Justru Naik
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019) - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepuasan publik pada periode kedua Joko Widodo terus menurun. Dibutuhkan terobosan untuk kembali melambungkan harapan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan pada saat ini rating Joko Widodo sebagai presiden terpilih justru cenderung terus menurun.
Advertisement
Pembiaran beberapa undang-undang yang menimbulkan reaksi negatif di publik menjadi penyebab utama. Akumulasi kekecewaan membesar karena saat yang sama ekonomi dunia yang berdampak besar ke Indonesia juga memburuk.
"Ada moment berbeda dengan SBY [Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono] jilid kedua. Jilid kedua SBY itu pada saat terpilih menjadi presiden hingga jelang pelantikan justru ada kenaikan dari rating," kata Yunarto di Komplek MPR/DPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Menurutnya, kepuasan terhadap SBY disebabkan adanya peningkatan ekonomi di tengah masyarakat. Harga komoditas seperti sawit hingga batubara tengah menanjak. SBY yang juga mantan jenderal itu juga berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan.
"[Pada periode kedua Jokowi] kondisi memang berbeda, kita tahu jelang pelantikan ada tantangan ekonomi global. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi. Ditambah yang jadi PR besar adalah persoalan politik. Dimulainya periode dua ini dengan kepercayaan publik yang rendah," katanya.
Yunarto juga menambahkan, Jokowi harus berkaca kepada periode kedua pemerintahan SBY. Meski secara poilitk di dukung oleh 75% kekuatan parlemen. Akan tetapi kebijakan yang dihadirkan penuh ketidakstabilan karena manuver masing-masing partai politik.
"Berkaca pada pengalaman SBY kemarin, 75% kekuatan parlemen tidak menjamin stabilitas politik. Harus disadari loyalitas dari partai akan mengecil. Mereka tidak lagi berfikir tentang menjaga presiden, namun mereka akan bicara peluang mereka masing-masing di Pemilu berikutnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Harus Sesuai Domisili
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
