Advertisement
Istiqlal: Pemerintah Jangan Hanya Selesaikan Masalah Keagamaan yang di Permukaan
PARA Syndicate bersama pembicara Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Ignatius Suharyo Pr. (Uskup Agung Jakarta), dan Mohamad Sobary (budayawan) dalam acara Gelar Dongeng Budaya dan Kuliah Kebangsaan. Acara ini sekaligus menjadi syukuran 4 tahun berdirinya PARA Syndicate yang dilaksanakan di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (17/10/2019). - Geofanni Nerissa Arviana
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan keagamaan, salah satunya pemberantasan gerakan-gerakan radikal di Tanah Air. Harapan itu disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
“Saya khawatir kalau kita dan pemerintah melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan radikal seperti sekarang ini yang sering kita lihat,” ujar Nasaruddin usai acara ‘Dongeng Budaya dan Kuliah Kebangsaan’ yang digelar di Jakarta, Kamis (17/10/2019) oleh PARA Syndicate.
Advertisement
Nasaruddin menyatakan, pemerintah harus memiliki sistem proteksi yang mendasar. Jangan sampai pemerintah dan masyarakat hanya menyelesaikan masalah keagamaan yang ada di permukaan.
Sistem proteksi yang dimaksud Nasaruddin salah satunya ialah dengan melakukan peninjauan kembali hal-hal yang berpotensi dimanfaatkan keliru oleh penganutnya.
BACA JUGA
“Kita perlu membedah semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Mari kita lakukan sesuatu yang mendasar, potensi apa yang bisa menimbulkan konflik di masa depan,” lanjut Nasaruddin.
Menurutnya, pemerintah harus melihat jauh ke depan. Untuk dapat memutuskan tindakan saat ini, pemerintah harus melihat bangsa seperti apa yang akan diwujudkan hingga 50 tahun mendatang.
“Masyarakat Indonesia di masa depan seperti apa yang kita harapkan? Ya harus disiapkan dari sekarang. Menurut saya, kita sedang tidak ada persiapan untuk Indonesia 50 tahun yang akan datang,” imbuhnya.
Menanggapi seringnya ketidaksesuaian nilai agama dengan kebudayaan Indonesia, Nasaruddin menyarankan perlu adanya filter keindonesiaan yang diterapkan pada semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Filter tersebut berarti agama dan kepercayaan juga ditanamkan nilai-nilai keindonesiaan agar tidak berselisih dengan nilai yang dianut Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Advertisement
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Petani Pidie Jaya Minta Sawah Dipulihkan Pascabanjir
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
Advertisement
KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
Filipina Tolak Tuduhan Pelatihan ISIS Pelaku Penembakan Sydney
Maduro Tuduh AS Bajak Kapal Tanker Minyak Venezuela
Konflik Memanas, Thailand Tekan Kamboja Lakukan Gencatan
Advertisement
Upah Minimum 2025: Pemerintah Perbesar Porsi Buruh
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dikalahkan Kunlavut, Jonatan Christie Terpuruk di Dasar Grup BWF World
- Penataan Pansela Bantul: Pusat Wisata Bergeser ke Barat Sungai Opak
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Modus Aplikasi Jodoh, Motor Korban Digelapkan di Parangtritis
- Telkom Gandeng CCSI Garap Kabel Laut Gresik-Makassar-Takisung
- Upah Minimum 2025: Pemerintah Perbesar Porsi Buruh
- FIFA Anulir Tiga Laga Timnas Malaysia Akibat Naturalisasi
Advertisement
Advertisement
