Advertisement
Jadi Tersangka Kasus Papua, Veronica Koman Ngadu ke Australia
Veronica Koman - Facebook/Dandhy Dwi Laksono
Advertisement
Harianjogja.com, AUSTRALIA - Veronica Koman, pengacara cum aktivis HAM, mengadu ke pemerintah Australia untuk membantu kasus HAM di Papua. Veronica Koman telah berada di Canberra pada 15-16 Oktober 2019.
Wanita yang menjadi tersangka kasus dugaan provokasi kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua ini berada di Canberra untuk menjelaskan perkembangan situasi HAM Papua.
Advertisement
Di sana, Veronica Koman didampingi Amnesty International Australia dan Nuevaterra, seorang mahasiswa Papua semester awal.
"Saya menyampaikan perkembangan tentang situasi HAM West Papua terkini di parlemen Australia. Dia meminta kepada pemerintahan federal Australia untuk berbuat lebih dalam membantu menghentikan pertumpahan darah di West Papua," tulis Veronica Koman di Facebook yang diunggahnya pada Kamis (17/10/2019).
Dia mengaku telah bertemu dan memberikan laporan kepada Sub-Komite HAM parlemen, para senator dan anggota parlemen dari partai Buruh, Liberal, Nasional, dan Hijau. Baik itu pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini dan juga pemerintahan oposisi di Australia.
Menurut Veronica, mereka semua antusias dan banyak bertanya tentang kasus HAM tersebut.
"Ternyata mereka memang mendengar adanya kisruh namun belum tahu secara detail," ungkapnya.
Wanita yang juga menjadi DPO ini juga mengunggah foto-fotonya saat berada di Parliament House, Canberra. Veronica terlihat berfoto dengan beberapa orang.
Veronica Koman ditetapkan tersangka pada Rabu (4/9/2019) atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks provokatif terkait peristiwa di Papua dan Papua Barat.
Kerusuhan terkait Papua mulai memanas tahun ini sejak Agustus lalu, hingga muncul tuntutan referendum Papua. Kerusuhan pun terjadi di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat hingga menewaskan puluhan orang, dan banyak korban terluka.
Veronica berstatus pengungsi politik di Australia setelah paspornya dicabut pemerintah Indonesia. Dia juga mengaku mendapatkan banyak teror dan ancaman terhadap dirinya dan keluarga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Sabtu 27 April 2024: Hujan Sedang di Siang Hari
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
