Sistem Pengamanan Pejabat Harus Dievaluasi
Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri) diserang orang tak dikenal dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). - ANTARA FOTO/ Ist (Dok Polres Pandeglang) Harianjogja.com, JOGJA—Desakan untuk mengevaluasi sistem pengamanan pejabat negara datang dari berbagai pihak pasca terjadinya kasus penyerangan terhadap Menkopolhukam Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (10/10/2019). Salah satunya dari Pengurus Bidang Kehormatan DPD PDIP DIY Yuni Satiya Rahayu yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD DIY.
“Harus memberikan pengawalan yang lebih baik, kalau kita melihat kemarin [saat insiden penyerangan terhadap Wiranto], orang [pelaku] yang ditangkap tidak kemudian langsung diborgol, kemungkinan polisinya enggak bawa borgol. Ini kan satu hal yang tidak bisa dibenarkan,” terang Yuni kepada Harianjogja.com, Jumat (11/10/2019).
Ia menilai bentuk pengawalan terhadap pejabat harus dievaluasi dan diperbaiki, namun bentuk perbaikan itu bukan berarti petugas keamanan melarang pejabat tidak boleh bertemu dengan masyarakat. Tetapi melalui intelijen yang dimaksimalkan bekerjanya dalam mendeteksi informasi guna mengantisipasi ancaman.
“Apalagi sebelumnya sudah pernah ada info bahwa Pak Wiranto itu menjadi salah satu yang akan ditarget, kalau tidak salah ada lima jenderal yang katanya menjadi target. Harusnya ini kan oleh BIN [Badan Intelijen Negara] sudah mulai diantisipasi,” ujarnya.
Mantan Wakil Bupati Sleman ini mengatakan identifikasi bisa dilakukan dengan mendeteksi siapa orang yang dinilai berbahaya di suatu wilayah. Selain itu koordinasi harus dilakukan dengan baik antara aparat kepolisian di pusat dengan daerah, sehingga informasi itu bisa diantisipasi sebelumnya.
“Mestinya bisa dideteksi, mana yang terpapar radikalisme misalnya, sehingga memang perlu pendalaman terhadap situasi [wilayah], ketika ada pejabat yang datang polisi memang betul-betul harus lebih siaga, tentu kami mendukung Kapolri dan Panglima TNI dalam memberikan rasa aman di negara ini,” katanya.
