Advertisement
Sistem Pengamanan Pejabat Harus Dievaluasi
Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri) diserang orang tak dikenal dalam kunjungannya di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). - ANTARA FOTO/ Ist (Dok Polres Pandeglang)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Desakan untuk mengevaluasi sistem pengamanan pejabat negara datang dari berbagai pihak pasca terjadinya kasus penyerangan terhadap Menkopolhukam Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (10/10/2019). Salah satunya dari Pengurus Bidang Kehormatan DPD PDIP DIY Yuni Satiya Rahayu yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD DIY.
“Harus memberikan pengawalan yang lebih baik, kalau kita melihat kemarin [saat insiden penyerangan terhadap Wiranto], orang [pelaku] yang ditangkap tidak kemudian langsung diborgol, kemungkinan polisinya enggak bawa borgol. Ini kan satu hal yang tidak bisa dibenarkan,” terang Yuni kepada Harianjogja.com, Jumat (11/10/2019).
Advertisement
Ia menilai bentuk pengawalan terhadap pejabat harus dievaluasi dan diperbaiki, namun bentuk perbaikan itu bukan berarti petugas keamanan melarang pejabat tidak boleh bertemu dengan masyarakat. Tetapi melalui intelijen yang dimaksimalkan bekerjanya dalam mendeteksi informasi guna mengantisipasi ancaman.
“Apalagi sebelumnya sudah pernah ada info bahwa Pak Wiranto itu menjadi salah satu yang akan ditarget, kalau tidak salah ada lima jenderal yang katanya menjadi target. Harusnya ini kan oleh BIN [Badan Intelijen Negara] sudah mulai diantisipasi,” ujarnya.
Mantan Wakil Bupati Sleman ini mengatakan identifikasi bisa dilakukan dengan mendeteksi siapa orang yang dinilai berbahaya di suatu wilayah. Selain itu koordinasi harus dilakukan dengan baik antara aparat kepolisian di pusat dengan daerah, sehingga informasi itu bisa diantisipasi sebelumnya.
“Mestinya bisa dideteksi, mana yang terpapar radikalisme misalnya, sehingga memang perlu pendalaman terhadap situasi [wilayah], ketika ada pejabat yang datang polisi memang betul-betul harus lebih siaga, tentu kami mendukung Kapolri dan Panglima TNI dalam memberikan rasa aman di negara ini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
