Advertisement
Muhammadiyah: Tak Dengar Aspirasi Rakyat, Jokowi Bakal Hadapi Masalah Besar
Logo Muhammadiyah. - Wikipedia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Muhammadiyah mendukung diterbitkannya Perppu pengganti UU KPK yang baru saja disahkan.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mendengar aspirasi mahasiswa dan rakyat terkait permintaan agar Perppu KPK diterbitkan.
Advertisement
Anwar khawatir akan timbul permasalahan besar jika Jokowi tidak mendengar aspirasi mahasiswa dan rakyat.
Anwar pun lantas menyarankan agar Jokowi mencari solusi terbaik yang dapat menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Sebab, kata dia, jika tidak justru akan menimbulkan permasalahan besar bagi Jokowi sendiri.
"Kalau presiden tidak mau mendengar aspirasi rakyat maka pasti presiden akan mengalami masalah besar. Timbul bagi saya pertanyaan, apakah presiden mau menghadapi masalah besar? Seharusnya tidak dong, maka carilah solusi yang terbaik," kata Anwar di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).
Meski demikian, Anwar mengaku tidak terlalu memahami persoalan hukum. Hanya, Anwar berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus didukung bukan sebaliknya justru dilemahkan dengan adanya revisi UU tersebut yang kini sudah disahkan oleh DPR periode 2014-2019.
"Oleh karena itu, setiap usaha yang menjurus kepada melemahkan usaha dan upaya untuk memberantas korupsi menurut saya tidak cocok. Kalau dalam perspektif agama sudah jelas korupsi itu perbuatan tercela, harus dihentikan," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Universitas Trisaksi Dino Ardiansyah mendesak Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK paling lambat 14 Oktober 2019.
Dino mengatakan mahasiwa akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika Jokowi tidak menerbitkan Perppu yang membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi yang dinilai justru melemahkan semangat pemberantasan korupsi.
Sementara itu, wacana Jokowi mengeluarkan Perppu KPK mendapat banyak cekalan dari partai politik baik yang tergabung dalam koalisi pendukungnya maupun yang oposisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
