Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Tambang PT PMM
Kejagung menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan PT PMM terkait manipulasi kandungan logam tanah jarang.
Sumur - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk program pompanisasi sebagai langkah menghadapi potensi El Nino yang berisiko memicu kekeringan dan mengganggu produksi pertanian nasional.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyebut program ini akan dijalankan secara masif untuk memastikan kebutuhan air irigasi tetap terpenuhi, terutama di wilayah rawan kekeringan.
"Itu [anggaran pompanisasi] kurang lebih Rp3-4 triliun," kata Mentan usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.
Selain pengadaan pompa, pemerintah juga mempercepat perbaikan jaringan irigasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna menjaga distribusi air ke lahan pertanian tetap optimal.
Amran menegaskan bantuan pompa diberikan secara gratis kepada petani agar tidak menambah beban biaya operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar.
"Kita berikan pompa [kepada petani] secara cuma-cuma," ujarnya.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar menghadapi dampak perubahan iklim dan dinamika geopolitik yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Pemerintah juga meminta kepala daerah segera memetakan wilayah pertanian rawan kekeringan.
Selain itu, sistem peringatan dini atau early warning system akan diperkuat secara terintegrasi untuk memastikan respons cepat terhadap potensi krisis air di sektor pertanian.
Langkah lain yang disiapkan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, sumur dangkal dan sumur dalam, serta optimalisasi sistem perpompaan dan perpipaan.
Di sisi budidaya, pemerintah mendorong percepatan tanam dengan varietas tahan kekeringan serta pola tanam adaptif agar produksi tetap terjaga meski kondisi cuaca ekstrem.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai alat dan mesin pertanian secara bertahap, seperti pompa air, traktor, hand sprayer, hingga transplanter.
Sepanjang 2024 hingga 2025, sebanyak 171.000 unit alat dan mesin pertanian telah disalurkan ke berbagai daerah. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi 37.000 unit infrastruktur air serta tambahan 94.000 unit pompa air.
"Kemudian opla [optimasi lahan], yang dikatakan opla adalah rawa yang kita perbaiki irigasinya perbaiki 800.000 hektare seluruh Indonesia. Jadi persiapan kita jauh lebih baik," tuturnya.
Di sisi cadangan pangan, pemerintah mencatat stok beras nasional dalam kondisi aman. Per 7 April 2026, cadangan beras pemerintah mencapai 4,6 juta ton, meningkat dari sebelumnya 4,5 juta ton.
"Stok [cadangan beras pemerintah] kita katakanlah ini [akhir] bulan [April] insya Allah mencapai 5 juta ton," ujarnya.
Amran menambahkan, Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi El Nino, seperti pada periode 2015–2016 serta 2023–2024, sehingga strategi adaptasi yang disiapkan dinilai semakin matang.
"Mengantisipasi kondisi El Nino yang akan datang, kita sudah menghadapi dua tiga kali El Nino 2015-2016, kemudian 2023 dan 2024," kata Amran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan PT PMM terkait manipulasi kandungan logam tanah jarang.
Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mendorong penguatan budaya membaca dan menulis di tengah derasnya arus informasi digital
FIFA selidiki dugaan rasis suporter Argentina ke iShowSpeed di Piala Dunia. Simak kronologi insiden dan kontroversi terbaru tim Tango di sini.
Sekda baru Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, memprioritaskan pelaksanaan program RPJMD, penguatan tata kelola pemerintahan, dan penanganan isu strategis seperti
Jumlah lulusan perguruan tinggi di Sleman terus bertambah, sementara lapangan kerja formal belum mampu mengimbanginya. Disnaker soroti mismatch kompetensi.
DPRD Gunungkidul mulai membahas tiga Raperda inisiatif pada Juli 2026. Total 12 Raperda ditargetkan selesai dibahas dan ditetapkan hingga akhir tahun.