Advertisement
Projo Usul Pelantikan Jokowi Dimajukan 19 Oktober
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Ormas Projo Budi Arie Setiadi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui usulan untuk memajukan waktu pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sehari lebih cepat dibandingkan jadwal semula 20 Oktober 2019.
"Kami yang mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum- senyum saja. Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," katanya dikutip dalam siaran pers, Senin (30/9/2019).
Advertisement
Dia mengatakan tidak ada alasan politis dari ide memajukan jadwal pelantikan menjadi 19 Oktober. Menurutnya, akan lebih banyak rakyat yang mengawal pelantikan Presiden karena sebagian besar orang libur pada hari Sabtu.
Di sisi lain, banyak warga yang harus menjalankan ibadah Minggu dan beristirahat sebelum mulai bekerja kembali. Saat Minggu pagi juga banyak warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari bebas kendaraan atau car free day di tengah kota.
BACA JUGA
Budi mengatakan relawan yang tergabung dalam Projo siap mengawal jalannya pelantikan secara sederhana dan tidak hura-hura.
"Sekali lagi, tidak ada alasan politis apapun dengan usulan ini. Hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja. Minggu itu masyarakat biasanya istirahat dan olahraga untuk menyiapkan fisik sebelum bekerja kembali," imbuhnya.
Meski demikian, dia memahami penetapan jadwal rangkaian Pemilu hingga pelantikan Presiden-Wapres terpilih ditetapkan KPU untuk memastikan agenda kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.
Menurutnya, pelantikan pada 19 Oktober 2019 tak akan mengganggu agenda-agenda di atas. Efektifitas pemerintahan berikut keputusannya bisa diatur agar tak menyalahi undang-undang dan konstitusi.
"Kalau jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacuum of power [kekosongan kekuasaan] sehingga menimbulkan masalah ketatanegaraan, " ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
- Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo, Sabtu 13 Desember 2025
- Disney Investasikan US$1 Miliar ke OpenAI, Ini Detailnya
- Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
- Jadwal KA Bandara Jogja Hari Ini, Sabtu 13 Desember 2025
- Apple Ingatkan Pengguna iPhone Agar Hindari Google Chrome
- Harga Cabai Melonjak, TPID DIY Pastikan Stok Nataru Aman
- Jadwal SIM Keliling Sleman, Sabtu 13 Desember 2025
Advertisement
Advertisement





