Mahasiswa Pernah Terpecah Setelah Ketemu Jokowi, Alasan BEM SI Tak Mau Penuhi Undangan Istana

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiansyah (kiri) dan Ketua BEM UGM, Atiatul Muqtadir (kanan), dijumpai di halaman kantor PUKAt UGM, Jumat (27/9/2019). - Harian Jogja/Uli Febriarni
27 September 2019 20:37 WIB Uli Febriarni News Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak memenuhi undangan Jokowi ke Istana.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiansyah, menjelaskan BEM dari sekitar 159 kampus se-Indonesia menolak menghadiri undangan itu. Selain itu, mengingat ada sejumlah aliansi yang mewadahi BEM, tercatat Aliansi BEM SI dan Aliansi BEM Nusantara telah menyatakan sikap tegas penolakan atas undangan istana tersebut.

Menurut dia, ada beberapa alasan penolakan undangan yang dilayangkan oleh Jokowi itu. Pertimbangan pertama, alasan etis. Terlebih saat ini mahasiswa sedang berduka paska kehilangan dua orang mahasiswa Kendari yang meninggal dunia dalam demonstrasi. Alasan kedua, aliansi belajar dari adanya catatan historis pada 2015. Mahasiswa pernah diundang ke Istana, dalam konteks yang sama.

"Pada akhirnya apa, setelah pertemuan tertutup, di Istana, gerakan mahasiswa pecah. Sehingga dari kondisi itu kami ambil pembelajaran, pada dasarnya konsern, fokus dan tujuan kami bukan pada pertemuan bersama pada presiden Jokowi, tapi lebih pada harapannya presiden memenuhi tuntutan yang sudah kami layangkan dengan jelas," tegasnya, di halaman kantor PUKAT UGM, Jumat (27/9/2019).

Apabila Jokowi tetap berniat mengundang dan bertemu mahasiswa di istana, ada dua permintaan mereka. Pertemuan itu dilangsungkan secara terbuka dan disiarkan langsung di media, sehingga publik bisa menilai seperti apa diskusi yang berjalan antara presiden dan mahasiswa.

"Kami juga mohon pada Presiden untuk memenuhi tuntutan kami," kata Presiden BEM KM Institut Pertanian Bogor itu.

Ketua BEM UGM, Atiatul Muqtadir menyayangkan, undangan hanya berlaku bagi mahasiswa. Hal itu menjadi bentuk kegagalan pemerintah dalam melihat, bahwa aksi itu bukan hanya melibatkan mahasiswa. Melainkan juga petani, buruh dan elemen lain dari masyarakat. Maka menurut mahasiswa KFG UGM yang akrab disapa Fathur itu, mereka juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat kepada presiden.

"Jadi kalau presiden memang mau bertemu mahasiswa, penuhi dua syarat tadi, pertemuan dilakukan terbuka dan tanggapi tuntutan kami dengan tegas, tuntas," ucapnya.

Bagi Fathur, menunda pengesahan RUU yang dibahas di tingkat pemerintah pusat, bukan berarti menyelesaikan masalah yang ada. Mahasiswa juga menyatakan akan tetap turun memperjuangkan tuntutan mereka, lewat berbagai cara, bila tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.