2 Orang Dilarang Pergi ke Luar Negeri karena Suap Impor Ikan
Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2019). KPK menahan dua tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi kuota impor ikan tahun 2019 yakni Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa. - Antara Harianjogja.com, JAKARTA - Ditjen Imigrasi telah diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah dua orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
Surat pelarangan telah dilayangkan ke Imigrasi atas nama Desmon Previn selaku Advisor K-Value Managing Partner Cana Asia Limited dan Richard Alexander Anthony seorang wiraswasta.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan keduanya dilarang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dengan tersangka Direktur Utama Perindo Risyanto Suanda.
"Pelarangan ke luar negeri dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 25 September 2019," ujar Febri dalam pesan singkat, Kamis (26/9/2019).
Dalam kasus ini, Risyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima uang suap dari tersangka Direktur PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) Mujib Mustofa sebesar US$30 ribu terkait kuota impor ikan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan telah menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp 1.300 untuk setiap kilogram ikan berjenis Frozen Pacific Mackarel yang diimpor dari China.
Kesepakatan fee itu lantaran perusahaan Mujib telah mendapatkan 250 ton oleh Dirut Perindo Risyanto Suanda untuk melakukan impor ikan. Padahal, seharusnya yang melakukan kegiatan impor tersebut adalah Perum Perindo.
Sebagai akal-akalan, impor ikan yang ke Indonesia kemudian disimpan di cold storage milik Perum Perindo guna mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor adalah Perum Perindo.
PT Navy Arsa Sejahtera selaku perusahaan importir ikan juga telah masuk daftar hitam sejak tahun 2009 karena melakukan impor ikan yang melebihi kuota.
Selain impor 250 ton, Risyanto juga menawarkan kuota impor ikan tambahan sebesar 500 ton kepada Mujib untuk bulan Oktober 2019 dan disanggupi Mujib pada suatu pertemuan.
"Pada pertemuan tersebut, RSU [Risyanto Suanda] juga menyampaikan permintaan uang sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat kepada MMU [Mujib Mustofa] untuk keperluan pribadinya," kata Saut dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2019).
Tak berhenti disitu, KPK juga akan mendalami dugaan penerimaan sebelumnya dari perusahaan importir lain yaitu sebesar US$30 ribu, SG$30 ribu dan SG$50 ribu.
Atas perbuatannya, Mujib Mustofa disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun terduga penerima, Risyanto Suanda, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.
Sumber : bisnis.com
