Advertisement
Ada Aksi Massa Babak 2, Ridwan Minta Ini ke Pemerintah Pusat
Ridwan Kamil (tengah) - Bisnis/Wisnu Wage
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi serius adanya aksi massa yang akan terjadi pada Selasa (24/9/2019) ini.
Ia meminta Pemerintah Pusat menanggapi aksi massa mahasiswa yang akan kembali berdemonstrasidengan membuka ruang dialog. Selain itu, jika mahasiswa masih tetap menggelar demonstrasi pihaknya meminta aksi tersebut berlangsung tertib dan sesuai aturan.
Advertisement
Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sangat memahami aspirasi dan dinamika yang saat ini muncul terkait penolakan RUU KPK, KUHP, Pertanahan hingga Permasyarakatan. Namun dia menilai revisi UU KPK disahkan menjadi bukti bahwa ruang dialog tidak hadir secara maksimal sehingga lahir keputusan pengesahan.
"Banyak hal-hal yang perlu dialog sebelumnya, mungkin ruang dialog itu tak maksimal sudah keburu ada keputusan," katanya di Gedung Sate, Bandung.
Karena itu dia berharap aksi demonstrasi mahasiswa harus disikapi oleh pemerintah dengan bijak. Menurutnya pemerintah harus membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan terkait RUU yang sensitif.
"Jadi menurut saya perbanyak kembalikan ke dialog khususnya dari pemerintah pusat yang mengambil keputusan," ujarnya.
Pihaknya juga mengimbau mahasiswa agar demonstrasi berjalan tertib dan tidak menyebabkan kericuhan seperti Senin (23/9/2019) malam lalu. Menurutnya unjuk rasa itu diperbolehkan secara aturan tapi ada dua catatan penting.
"Kalau waktunya sudah berakhir mohon tertib membubarkan diri itu jam 18.00 WIB. Sampaikan dengan cara yang baik karena kita manusia komunikasi, tinggal disampaikan saja kan begitu. Nanti dicari cara-cara yang baik," tuturnya.
Ridwan Kamil mengaku prihatin atas adanya korban-korban baik dari pihak mahasiswa maupun aparat keamanan atas demonstrasi di depan DPRD Jabar, Bandung.
"Karena dinamika mudah-mudahan bisa pulih lagi simpati dari saya dan mari kita sama-sama instropeksi, tidak ada hal-hal yang tidak bisa didiskusikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
