Pemprov Jateng Kaji Dampak PLTP Gunung Ungaran, Warga Diajak Dialog
Pemprov Jateng siap menjembatani aspirasi warga soal PLTP Gunung Ungaran dan mengkaji dampak proyek terhadap lingkungan serta masyarakat.
Kondisi gedung DPRD Kediri. /Antara.
Harianjogja.com, KEDIRI—Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek langsung kondisi bangunan DPRD Kota Kediri, Jawa Timur, yang dibakar massa saat aksi, akhir bulan Agustus 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan, sebab ada permintaan dari Anggota DPRD Kota Kediri, yang didukung Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung DPRD ke lokasi lain.
"Mirip-mirip di Kabupaten Kediri, tadi Kantor DPRD Kota Kediri juga rusak parah. Ada dari Ketua DPRD dan didukung Wali kota, untuk memindahkan gedungnya ke tempat lain," katanya saat meninjau gedung DPRD Kota Kediri, Minggu (14/9/2025).
Ia menambahkan dana yang dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk proses rehab, sehingga jika ada keinginan untuk membangun di tempat lain harus ada persetujuan khusus dari Menteri Keuangan.
BACA JUGA: Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI untuk Jaminan Halal Menu MBG
Pihaknya secepatnya mendiskusikan permintaan dari DPRD Kota Kediri tersebut. Untuk prosesnya memerlukan waktu termasuk persetujuan dari Kementerian Keuangan.
"Nanti itu turun dengan persetujuan Kementerian Keuangan seperti apa. Itu kan karena yang saya pegang hanya rusak sedang. Kalau ini kira-kira Rp15 miliar. Dan saat membangun mungkin lebih dari itu. Nanti dari Kementerian Keuangan ada arahannya," katanya.
Ia menambahkan dampak dari aksi massa pada akhir Agustus 2025 bukan hanya di Kediri, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kerugian diperkirakan hingga Rp1 triliun.
"Hitungan awal sekitar Rp1 triliun, itu baru hitungan kasar. Tiap yang besar dan kerusakannya masif kami datangi," kata dia.
Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyampaikan dasar pertimbangan untuk Kantor DPRD Kota Kediri dibangun di lokasi lain, selain karena lokasi kantor terlalu sempit, juga kurang representatif.
Selain itu, bangunan ini sudah lama dibangun sekitar tahun 1970, sehingga memang dibutuhkan bangunan yang lebih representatif.
"Kalau bicara terkait itu, ruangan yang sudah dibakar itu sebaiknya dipindah. Ruangan di DPRD Kota Kediri ini terlalu sempit. Kota Kediri punya lahan aset yang bisa kami manfaatkan," kata dia.
Ia menambahkan untuk lokasi yang dinilai cocok salah satunya di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Namun, lokasi itu masih belum pasti sehingga masih didiskusikan terlebih dahulu.
Menteri Pekerjaan Umum juga didampingi oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Kediri, serta sejumlah pimpinan DPRD Kota Kediri. Rombongan juga meninjau ruangan-ruangan yang terbakar tersebut.
Selain di Kota Kediri, rombongan juga meninjau kantor Pemkab Kediri dan gedung DPRD Kabupaten Kediri yang juga menjadi sasaran pembakaran oleh massa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemprov Jateng siap menjembatani aspirasi warga soal PLTP Gunung Ungaran dan mengkaji dampak proyek terhadap lingkungan serta masyarakat.
Korea Selatan akan memindahkan sekitar 350 institusi publik dari Seoul mulai 2027. Sejong diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru untuk mendukung pemerata
PSIM Jogja membidik kemenangan pada laga perdana Super League musim 2026/2027 yang bertepatan dengan hari ulang tahun klub.
OpenAI meluncurkan GPT-6 Astra, model AI pertama yang melampaui ambang kapabilitas keamanan siber kritis. Kemampuannya memicu kekhawatiran baru di industri tekn
Pemkab Kulonprogo memperketat APBD Perubahan 2026 akibat penurunan pendapatan daerah. Infrastruktur rusak berat dan regrouping sekolah menjadi prioritas utama.
Gal Gadot mengungkap James Gunn dan Peter Safran pernah menjanjikan Wonder Woman 3 bersamanya. Namun proyek itu akhirnya tidak berlanjut