Pemprov Jateng Bakal Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online
Pemprov Jateng berkoordinasi dengan BKN, PPATK, dan OJK untuk menelusuri ASN yang diduga terlibat judi online serta menegakkan aturan disiplin.
Suasana Rapat Paripurna Pengesahan RUU KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). /Suara.com-Arya Manggala
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (24/9/2019) dengan agenda pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU.
Ada enam RUU yang akan disahkan menjadi UU yaitu; pertama, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemasyarakatan; kedua, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan Atas UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketiga, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Serta Nota Keuangan; keempat, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Kelima, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; dan keenam, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pesantren.
Rapat Paripurna tersebut akan berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemprov Jateng berkoordinasi dengan BKN, PPATK, dan OJK untuk menelusuri ASN yang diduga terlibat judi online serta menegakkan aturan disiplin.
Harga kambing di Gunungkidul anjlok hingga Rp250.000 per ekor. Peternak mengeluhkan biaya pakan mahal dan keuntungan yang menipis.
Polisi menyelidiki kematian Ayudiah Rivana, atlet silat Semarang di Porprov Jateng 2026, setelah menjalani operasi patah jari tangan.
Disperindag Sleman menjajaki tenant kuliner dan pusat oleh-oleh di Pasar Prambanan untuk menarik anak muda mulai 2027.
Kelompok muda Jerman Gen Z Regelt menyiapkan demo 31 Oktober dan menuntut pendidikan, perlindungan iklim, serta penolakan wajib militer.
Polda Metro Jaya membebaskan 19 orang yang ditangkap terkait demo Jakarta pada 28 Oktober 2026 setelah pemeriksaan oleh penyidik.