Advertisement
Investor Lebih Pilih Vietnam Daripada Indonesia, Pemerintah Salahkan Hari Libur Kebanyakan
Menakertrans Hanif Dzakiri saat melihat pameran keselamatan kerja di sela-sela kegiatan The 6th ASEAN-OSHNET Conference di Hotel Grand Dafam Rohan Jogja, Kamis (28/3/2019). - Harian JOgja/Abdul Hamid Razak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menilai, banyaknya hari libur sebagai salah satu penghambat iklim investasi di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menilai, iklim tenaga kerja di Indonesia tidak kompetitif. Ini menjadi salah satu alasan investor lebih memilih negara ASEAN lain seperti Vietnam untuk berinvestasi ketimbang Indonesia.
Advertisement
Menaker menilai, jam kerja di Indonesia tidak kompetitif alias sedikit dibandingkan negara-negara kawasan. Di Indonesia, buruh hanya bekerja 40 jam seminggu di luar lembur.
Padahal, kata dia, rata-rata negara ASEAN bekerja 48 jam seminggu. Pendeknya jam kerja ini juga belum menghitung hari libur yang disebutnya terlalu banyak.
"Yang paling sederhana, urusan hari libur saja kita ini tidak kompetitif, liburnya banyak, libur melulu," ujarnya di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Menurut Menaker, minimnya jam kerja buruh membuat investasi di Indonesia tidak efisien. Ini terlihat dari skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain.
Semakin tinggi ICOR, berarti investasi semakin tidak efisien. Sebagai contoh, jika skor ICOR suatu negara 3, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi nasional membutuhan 3 persen pertumbuhan investasi.
"ICOR-nya kita 6,3, Vietnam 4,3. 6,3 sama 4,3 itu kita sudah tidak kompetitif," katanya.
Menaker menilai, ekosistem ketenagakerjaan Indonesia juga sangat kaku di samping rendahnya produktivitas. Salah satunya masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sangat mahal karena harus membayar pesangon yang besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : iNews.id
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
