Advertisement
RUU PAS Bolehkan Napi Pelesiran ke Mal dan Rekreasi, Begini Jawaban Jokowi
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- RUU Pemasyarakatan (PAS) menyulut kontroversi karena isinya yang dianggap ngawur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berkomentar soal revisi Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang sudah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna.
Advertisement
Alasannya, karena dirinya masih berfokus terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai kontroversi di masyarakat.
"Saya saat ini masih fokus kepada RUU KUHP, yang lain menyusul," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).
BACA JUGA
Diketahui, dalam revisi UU PAS ada aturan mengenai aturan mengenai cuti teruntuk narapidana. Bahkan, aturan mengenai hak narapidana untuk melakukan kegiatan rekreasional juga dimuat dalam revisi UU PAS. Napi juga boleh ambil cuti dan berpelesiran ke mal dengan aturan anyar yang bakal disahkan itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut saat ini ada empat RUU yang kini dikebut DPR. Namun ia tak merinci empat RUU tersebut.
"Karena ini yang dikejar DPR ada 4 (RUU)," katanya.
Sebelumnya, seluruh fraksi Komisi III DPR RI setuju atas adanya revisi UU tentang Pemasyarakatan. Pembahasan selanjutnya akan dibawa ke dalam Tingkat II yakni pada rapat paripurna DPR RI berlangsung untuk disahkan menjadi undang-undang.
Namun dari 10 fraksi tersebut, Partai Gerindra memberikan dua catatan, yakni soal pemberian remisi untuk terpidana narkoba dan terorisme mesti diambil secara hati-hati.
Pertama, pemberian remisi bagi terpidana narkoba dan terorisme diberikan dengan prinsip kehati-hatian. Kedua, proses pembinaan agar dilakukan dengan jelas dan transparan," ujar perwakilan dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jaksa Korea Selatan Tuntut Hukuman Mati Yoon Suk Yeol
Petugas Haji Diingatkan Disiplin, Menhaj: Anda Wakil Negara
Alasan Keamanan, Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo
BNPB Catat 1.189 Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera
Advertisement
KPK Geledah Kantor PT Wanatiara Persada Terkait Suap Pajak
BNPB Tekankan Data Akurat untuk Pemulihan Sumbar
Kemenkes Kunci Data Kesehatan Haji, Fitur Edit Dihapus
Kasus Suap Bekasi, KPK Periksa Sopir Ayah Bupati
Korban Laporkan Dugaan Penipuan Investasi Kripto Rp3 Miliar
Advertisement
Iran Memanas, Reza Pahlavi Ungkap Peta Jalan Transisi
Banjir dan Angin Kencang Terjang Empat Kabupaten di NTB, Satu Tewas
Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
Skandal Upeti Polisi Malaysia, Terima Suap Lindungi Bisnis Ilegal
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pengurus PBNU
Advertisement
Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Sisir Kantor Pusat Ditjen Pajak
Berita Pilihan
- Iran Memanas, Reza Pahlavi Ungkap Peta Jalan Transisi
- Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
Advertisement
Hujan dan Angin Terjang Sleman, 28 Pohon Tumbang di 11 Kapanewon
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Makanan Pahit yang Terbukti Baik untuk Menjaga Kesehatan
- KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
- KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
- Trump Umumkan Tarif 25 Persen untuk Negara yang Berbisnis dengan Iran
- Longsor Gedangsari Putus Akses Warga, BPBD Siapkan Alat Berat
- Kenali Pola Child Grooming agar Anak Terhindar dari Bahaya
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
Advertisement
Advertisement
