Advertisement
Kejagung Terima 166 Berkas Perkara Kasus Karhutla, 7 di Antaranya Korporasi
Jum'at, 20 September 2019 - 18:07 WIB
Nina Atmasari

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Proses hukum untuk pelaku pembakar hutan dan lahan terus dilakukan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menerima 166 berkas perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 7 berkas di antaranya merupakan tersangka korporasi.
Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, mengatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan seluruh Kejaksaan daerah untuk menindak tegas para tersangka baik perorangan maupun korporasi agar peristiwa itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Menurut Prasetyo, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah ditugaskan mengawal kasus karhutla itu harus menanganinya secara serius dan professional tanpa pandang bulu.
"Saya sudah perintahkan Kejaksaan daerah agar memberikan atensi khusus dalam menangani kasus ini. Selain itu, saya instruksikan juga para Jaksa untuk mengawal dan mengikuti kasus ini sejak awal sampai saat ini," tuturnya, Jumat (20/9/2019).
Prasetyo juga mengungkapkan dalam waktu dekat dirinya bersama Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (JAMPidum) Kejaksaan Agung berencana meninjau langsung ke lokasi Karhutla, mengingat pembakaran yang terjadi cukup signifikan dan memiliki dampak yang luas.
"Saya dan Pidum sudah berencana untuk turun ke bawah untuk memberikan arahan kepada jajaran Kejaksaan di daerah, karena kasus ini cukup signifikan jumlahnya," katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengklaim korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus karhutla itu hingga saat ini hanya 6 korporasi.
Iqbal menjelaskan keenam korporasi itu berasal dari Polda Riau 1 korporasi, Polda Sumatera Selatan 1 korporasi, Polda Jambi 1 korporasi, Polda Kalimantan Timur 1 korporasi dan Polda Kalimantan Barat 2 korporasi.
"Kami akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Sleman
| Minggu, 06 Juli 2025, 09:17 WIB
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Wisata
| Senin, 30 Juni 2025, 22:37 WIB
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement