Fadli Zon Nilai Pemerintah Tidak Tegas ke Pebisnis Sawit Nakal

Pekerja menyusun tandan buah segar kelapa sawit untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO). - ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
20 September 2019 12:37 WIB Stefanus Arief Setiaji News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencermati ketidakseriusan Pemerintah menindak pelaku industri sawit yang nakal sehingga membuat Uni Eropa tidak percaya terhadap produk-produk sawit asal Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam keterangan resminya, Jumat (20/9/2019) mengatakan bahwa produk sawit Indonesia yang diboikot oleh Uni Eropa terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk dari kawasan Eropa yaitu ‘Sun Flower Oil’ dan ‘Rapeseed Oil’.

“Tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah pada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarakat Eropa,” ujarnya.

Apalagi, selain ancaman boikot dari Uni Eropa, kini juga muncul kampanye global “Palm Oil Free” (Bebas Minyak Sawit) yang mengarah pada boikot total seluruh produk sawit.

“POF [Palm Oil Free] adalah kampanye negatif terhadap penggunaan produk sawit untuk berbagai industri, terutama ‘consumer product’. Sejumlah LSM lingkungan, serta para aktivis di berbagai belahan dunia, merupakan motornya. Mereka menekan sejumlah industri global untuk mencantumkan label POF di produk yang mereka hasilkan,” katanya.

Fadli mengungkapkan, kini ada lebih dari 200 perusahaan multinasional dengan ribuan produk pangan dan non-pangan global yang telah mengadopsi label POF.

Produk-produk itu mencakup biskuit, mi instan, coklat, margarin/mentega, sereal, es krim, makanan ringan, serta makanan beku dan kalengan.

Fadli menyatakan, kampanye tersebut tentu bisa merugikan Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Apalagi, secara global 83% penggunaan minyak sawit memang untuk industri pangan.

“Sementara 17% sisanya untuk industri non-pangan, termasuk di dalamnya biodiesel. Sehingga, jika labelisasi POF ini kian meluas, maka Indonesia akan kian kesulitan memasarkan minyak sawitnya,” ungkap Fadli.

Itu sebabnya, Fadli mendorong Pemerintah agar mereformasi industri perkebunan sawit di Tanah Air.

Pemerintah harus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar tidak menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan deforestasi.

“Tindak tegas semua perusahaan sawit yang merusak lingkungan. Tanpa adanya perbaikan yang drastis, produk sawit kita akan semakin ditolak dunia.”

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia