Pabrik Hidrogen Hijau Pertama Pertamina Siap Beroperasi Tahun Ini
Pertamina menargetkan pabrik hidrogen hijau pertama di PLTP Ulubelu, Lampung, mulai beroperasi pada November 2026.
Budi Waseso. /Antara-Wahyu Putro A
Harianjogja.com, JAKARTA- Beras Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ditengarai disalurkan dengan cara melanggar hukum.
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) siap membongkar dugaan kejahatan yang dilakukan oknum penyalur beras Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan merugikan masyarakat.
"Itu ada yang menyuarakan beras Bulog jelek, buktinya? Sebentar lagi saya kasih tahu kejahatan yang dilakukan pelaku-pelaku penyalur untuk BPNT," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso usai mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Sosok yang akrab disapa Buwas ini menjelaskan, terdapat beberapa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT, seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi. Selain itu, tambah dia, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda.
"Masyarakat kita yang kurang mampu, jangan dikurangi, sekarang nyatanya dikurangi, mereka tidak tahu beras yang diterima medium, tapi dihargai premium, apa itu kejahatan," ujarnya.
Padahal ia meyakini beras Bulog mempunyai kualitas yang bagus, apalagi BPNT merupakan program dari pemerintah yang bermanfaat untuk menekan tingkat kemiskinan.
Ke depannya, Budi memastikan penyaluran BPNT hanya akan menggunakan beras Bulog, meski implementasi dari kebijakan ini belum sepenuhnya sempurna dan masih disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Presiden juga sudah katakan berasal dari beras Bulog, jadi yang membangkang perintah Presiden itu yang harus diselesaikan. Sudah berjalan, tapi masih ada di lapangan ada yang tidak ikhlas," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pertamina menargetkan pabrik hidrogen hijau pertama di PLTP Ulubelu, Lampung, mulai beroperasi pada November 2026.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta perguruan tinggi mengintegrasikan sains, agama, dan Pancasila untuk mencetak SDM unggul.
Kredivo menghentikan sementara penagihan dan menonaktifkan debt collector usai dugaan pelanggaran penagihan di Purworejo.
Film dokumenter Jalan Pulih terkurasi di Djourno Fest 2026. Karya ini mengangkat perjuangan perempuan dengan disabilitas psikososial dan makna pemulihan.
Dewan Pendidikan DIY menyoroti dugaan ketidaksetaraan fasilitas belajar siswa non muslim di SMA Negeri dan meminta seluruh sekolah memenuhi hak belajar setara.
Destry Damayanti ditunjuk sebagai Gubernur sementara BI. LHKPN mencatat total harta kekayaannya mencapai lebih dari Rp100,236 miliar.