Advertisement
Bolton Dipecat, Presiden Iran: AS Harus Menyadari Penghasut Perang Tak Menguntungkan
John Bolton (kiri) akhirnya dipecat Trump (kanan) sebagai penasihat keamanan - Reuters/L. Millis
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat harus menjauhkan diri dari penghasut perang. Hal itu disampaikan setelah penasihat keamanan nasional garis keras AS John Bolton dipecat.
Bolton adalah salah satu pendukung terkuat kebijakan "tekanan maksimum" AS yang sedang berlangsung terhadap Republik Islam Iran.
Advertisement
"Orang Amerika Serikat harus menyadari bahwa penghasut perang dan menghasut perang tidak akan menguntungkan mereka," kata Rouhani dalam sambutannya di televisi seperti dikutip Aljazeera.com, Kamis (12/9/2019).
Menurut Rouhani Amerika tidak hanya harus meninggalkan perang senjata tetapi juga meninggalkan kebijakan tekanan maksimum mereka. Rouhani menegaskan bahwa kebijakan perlawanan Iran tidak akan berubah selama musuh terus menekan Iran.
Ketegangan meningkat setelah AS menarik diri dari perjanjian internasional bersejarah yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan negara industri maju. Teheran menerima pembatasan program nuklirnya dengan imbalan pengurangan sanksi dan akses ke perdagangan dunia.
Kebijakan tekanan AS termasuk sanksi yang melumpuhkan yang bertujuan menghentikan semua ekspor minyak Iran. Hal itu membuat sumber kehidupan ekonomi negara tersebut terbatas.
Iran menyebut penerapan kembali sanksi terhadap negaranya sebagai "terorisme ekonomi".
Pemecatan Bolton oleh Presiden Donald Trump pada hari Selasa meningkatkan kemungkinan pembicaraan antara pemimpin kedua negara.
Sebelumnya, Iran telah menembak jatuh pesawat tak berawak AS dan militer Amerika hampir meluncurkan serangan balasan.
Penasihat Presiden Iran, Hesameddin Ashena memuji penembakan itu sebagai "tanda kekalahan strategi tekanan maksimum Amerika" terhadap Teheran.
Namun Ali Shamkhani, seorang pejabat tinggi keamanan Iran, mengatakan kepergian Bolton "tidak berdampak" pada bagaimana Teheran memandang kebijakan AS. Dia mengatakan yang penting bagi Iran adalah kepatuhan AS terhadap komitmen internasional serta mencabut sanksi yang kejam dan ilegal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
