Advertisement
Bolton Dipecat, Presiden Iran: AS Harus Menyadari Penghasut Perang Tak Menguntungkan
John Bolton (kiri) akhirnya dipecat Trump (kanan) sebagai penasihat keamanan - Reuters/L. Millis
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat harus menjauhkan diri dari penghasut perang. Hal itu disampaikan setelah penasihat keamanan nasional garis keras AS John Bolton dipecat.
Bolton adalah salah satu pendukung terkuat kebijakan "tekanan maksimum" AS yang sedang berlangsung terhadap Republik Islam Iran.
Advertisement
"Orang Amerika Serikat harus menyadari bahwa penghasut perang dan menghasut perang tidak akan menguntungkan mereka," kata Rouhani dalam sambutannya di televisi seperti dikutip Aljazeera.com, Kamis (12/9/2019).
Menurut Rouhani Amerika tidak hanya harus meninggalkan perang senjata tetapi juga meninggalkan kebijakan tekanan maksimum mereka. Rouhani menegaskan bahwa kebijakan perlawanan Iran tidak akan berubah selama musuh terus menekan Iran.
Ketegangan meningkat setelah AS menarik diri dari perjanjian internasional bersejarah yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan negara industri maju. Teheran menerima pembatasan program nuklirnya dengan imbalan pengurangan sanksi dan akses ke perdagangan dunia.
Kebijakan tekanan AS termasuk sanksi yang melumpuhkan yang bertujuan menghentikan semua ekspor minyak Iran. Hal itu membuat sumber kehidupan ekonomi negara tersebut terbatas.
Iran menyebut penerapan kembali sanksi terhadap negaranya sebagai "terorisme ekonomi".
Pemecatan Bolton oleh Presiden Donald Trump pada hari Selasa meningkatkan kemungkinan pembicaraan antara pemimpin kedua negara.
Sebelumnya, Iran telah menembak jatuh pesawat tak berawak AS dan militer Amerika hampir meluncurkan serangan balasan.
Penasihat Presiden Iran, Hesameddin Ashena memuji penembakan itu sebagai "tanda kekalahan strategi tekanan maksimum Amerika" terhadap Teheran.
Namun Ali Shamkhani, seorang pejabat tinggi keamanan Iran, mengatakan kepergian Bolton "tidak berdampak" pada bagaimana Teheran memandang kebijakan AS. Dia mengatakan yang penting bagi Iran adalah kepatuhan AS terhadap komitmen internasional serta mencabut sanksi yang kejam dan ilegal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Advertisement
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Ribuan Pelari Ikuti Bhayangkara Run 2025 di Gunungkidul
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Duta Besar Berlangsung Tertutup hingga Besok
- Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Berbuntut Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
- Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
- Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
- Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
- Keberangkatan 29 Calon Pekerja Migran Ilegal Hendak ke Timur Tengah Digagalkan di Bandara Kertajati
- Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Advertisement
Advertisement
