Bentrokan Thailand-Kamboja Tewaskan 16 Orang, Pengungsi Membengkak

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja kembali meningkat pada hari keempat bentrokan, Kamis (11/12), dengan jumlah korban jiwa mencapai 16 orang dan lebih dari setengah juta warga mengungsi dari dua sisi perbatasan.

Pemerintah Kamboja menyebut antara 130.000–150.000 warganya kini berlindung di lokasi penampungan, sementara Thailand melaporkan lebih dari 400.000 orang dievakuasi akibat serangan balasan kedua pihak. Kedua negara saling menuduh memulai serangan sejak awal pekan, yang disebut melanggar perjanjian damai Oktober lalu di Kuala Lumpur. Tuduhan penggunaan jet tempur, senjata berat, hingga penempatan posisi militer di area sipil membuat situasi semakin tegang.

Spiral konflik ini turut mengguncang dinamika politik Thailand, di tengah spekulasi pembubaran parlemen untuk pemilu dini. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menegaskan tidak ada rencana pembubaran DPR selama operasi keamanan masih berlangsung. Di tingkat internasional, kedua negara masing-masing mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB, saling menuding melakukan agresi militer. Kamboja bahkan mempertimbangkan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional, sementara Amerika Serikat menyatakan keprihatinan dan akan melakukan komunikasi dengan pemimpin kedua negara.

Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut pasukan Thailand “terus menyerang” kawasan perbatasan dan situs budaya dengan “senjata berat serta jet tempur F-16,” menurut kantor berita pemerintah Agence Kampuchea Presse. Kementerian Dalam Negeri Kamboja melaporkan 10 warga sipil tewas dan sekitar 60 lainnya terluka sejak Senin (8/12).

Pemerintah Phnom Penh juga mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu (10/12), menuduh Thailand melakukan “tindakan agresi bersenjata yang tidak diprovokasi, melanggar hukum, dan terus meningkat.”

Sementara itu, Angkatan Darat Kerajaan Thailand menuding pasukan Kamboja melakukan “serangan berkelanjutan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja sejak 7 Desember, menembakkan senjata ringan dan senjata berat ke wilayah Thailand, termasuk area permukiman dan fasilitas medis,” menurut laporan Thai Enquirer.

Menanggapi tuduhan Kamboja terkait kerusakan kawasan sipil dan situs bersejarah, Angkatan Darat Thailand menyatakan intelijen mereka menunjukkan bahwa “pasukan Kamboja menempatkan posisi militer di dalam komunitas sipil, gedung kasino, dan situs bersejarah sehingga menjadikan lokasi tersebut sebagai tameng.”

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand Surasant Kongsiri menyebut lebih dari 400.000 orang telah dievakuasi ke tempat yang aman.

Sejak Senin, bentrokan telah menewaskan enam tentara Thailand dan memaksa lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua sisi perbatasan. Thailand mengonfirmasi penggunaan jet tempur F-16 dalam serangan ke wilayah Kamboja, sementara otoritas Kamboja belum memberikan data korban dari pihak militernya.

Sejumlah sekolah di beberapa distrik perbatasan ditutup dan sebagian diubah menjadi tempat penampungan darurat.

Di tengah spekulasi bahwa Thailand mungkin membubarkan parlemen untuk pemilu dini, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan, “Tidak ada langkah pemerintah untuk membubarkan DPR yang akan mengganggu operasi keamanan nasional di perbatasan Kamboja,” seperti dikutip Bangkok Post.

Anutin sebelumnya mengisyaratkan bahwa DPR dapat dibubarkan sebelum 31 Januari. Perwakilan Tetap Thailand untuk PBB, Cherdchai Chaivaivid, juga menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB, menuduh Kamboja melakukan “serangan militer serius dan tidak diprovokasi” terhadap wilayah Thailand.

Surat tersebut menolak tuduhan bahwa Thailand memulai pertempuran dan menyebutnya sebagai “disinformasi yang sengaja dibuat untuk memutarbalikkan fakta.”

Kamboja telah menarik atletnya dari ajang lomba SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand dengan alasan keamanan.

Otoritas negara itu juga “mengumpulkan bukti” untuk kemungkinan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag sebagai respons atas “agresi bersenjata Thailand terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Kamboja.”

Kedua negara saling menuduh telah memulai bentrokan pekan ini, yang mereka sebut melanggar perjanjian damai yang ditandatangani pada Oktober di Kuala Lumpur di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anadolu tidak dapat secara independen memverifikasi klaim dan bantahan dari kedua pihak.

Sementara itu, Amerika Serikat menyampaikan “keprihatinan” atas meningkatnya kekerasan, dan Trump dijadwalkan berbicara dengan para pemimpin kedua negara yang bertikai.

Thailand dan Kamboja memiliki sengketa perbatasan jangka panjang yang berulang kali memicu bentrokan, termasuk pada Juli lalu ketika sedikitnya 48 orang tewas. Sekitar 18 tentara Kamboja masih berada dalam tahanan Thailand akibat insiden lima bulan terakhir.

Perbatasan darat kedua negara telah ditutup sejak Juli, membatasi pergerakan dan aktivitas ekonomi lintas batas.

Secara terpisah, Kedutaan Besar China mengeluarkan imbauan keamanan di Kamboja, meminta warganya menghindari area perbatasan di tengah bentrokan yang masih berlangsung.