Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Australia meluncurkan skema buyback senjata api setelah mencatat lebih dari empat juta senjata beredar, angka yang melampaui periode sebelum tragedi Port Arthur 1996.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mengungkapkan, skema ini diambil juga sebagai respons atas penembakan brutal di Pantai Bondi, Sydney, pekan lalu yang menewaskan 15 orang.

“Saat ini, jumlah senjata di Australia lebih banyak dibandingkan saat insiden Port Arthur terjadi. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut,” tegas Albanese, Jumat (19/12/2025), sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari empat juta senjata api yang beredar di Australia.

Albanese menjelaskan bahwa pihak berwenang akan membeli kembali senjata dari berbagai kategori, mulai dari senjata berlebih milik individu, senjata model baru yang masuk kategori dilarang, hingga senjata ilegal.

Pemerintah menekankan pentingnya pembatasan kepemilikan demi keamanan publik. “Non-warga negara tidak perlu memiliki senjata. Seseorang di pinggiran kota Sydney juga tidak perlu memiliki enam senjata api. Peristiwa mengerikan di Bondi menunjukkan bahwa kita perlu menyingkirkan lebih banyak senjata api dari jalanan,” jelasnya.

Mekanisme Pengumpulan dan Pemusnahan

Dalam rincian skema tersebut, pemerintah telah menetapkan prosedur teknis sebagai berikut:

- Pengumpulan: Otoritas negara bagian bertugas mengumpulkan senjata dari masyarakat.

- Pembayaran: Proses ganti rugi atau pembayaran pengembalian diproses oleh negara bagian.

- Pemusnahan: Kepolisian Australia akan bertanggung jawab penuh untuk memusnahkan seluruh senjata yang telah terkumpul.

“Kami memproyeksikan ratusan ribu senjata akan terkumpul dan dihancurkan melalui skema ini,” ungkap Albanese.

Mengenang Tragedi Port Arthur 1996

Insiden berdarah di Sydney pekan lalu membangkitkan ingatan publik atas tragedi penembakan di Port Arthur, Tasmania, pada 1996 yang menewaskan 35 orang. Kala itu, Australia langsung memberlakukan reformasi senjata yang sangat ketat, termasuk:

1. Pelarangan senapan dan shotgun otomatis serta semi-otomatis.

2. Program pembelian kembali senjata nasional.

3. Pemberlakuan masa tunggu 28 hari untuk setiap pembelian senjata api baru.

Skema baru yang diusulkan Albanese ini diharapkan dapat menutup celah keamanan dan memperkuat kembali kebijakan pengendalian senjata api yang telah menjadi fondasi keamanan di Australia selama hampir tiga dekade.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.