Advertisement
Hanura Tak Sepakat Revisi UU Jika Lemahkan KPK
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta menegaskan bahwa partainya tidak setuju apabila revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk melemahkan institusi antirasuah tersebut.
"Tapi tentunya kita tidak akan [setuju apabila] melemahkan KPK," kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Advertisement
Dia mengatakan bahwa partainya sedang mempelajari revisi UU KPK yang saat ini bergulir di DPR. Oleh karena itu, menurut dia, Hanura tidak akan ikut terlibat dalam perdebatan publik, apakah perlu atau tidak revisi tersebut.
"Kami sedang mempelajari ini secara mendalam, tidak bisa kita pro ini dan pro itu," ujarnya.
BACA JUGA
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Kamis (5/9/2019) menyetujui revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR RI. Beberapa poin revisi UU KPK antara lain pembentukan dewan pengawas KPK. Dewan Pengawas tersebut dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan Dewan Pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri.
Dalam poin revisi UU KPK juga disebutkan bahwa lembaga antirasuah itu harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap.
Selain itu, kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). SP3 diterbitkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Remisi Natal 2025, 174 Narapidana Langsung Bebas
Malam Natal Mencekam, Banjir Terjang California Selatan
Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Magetan
Pesan Natal Paus Leo Soroti Nasib Kaum Miskin dan Imigran
Advertisement
IRGC Sita Kapal Tanker Asing Pembawa BBM Selundupan
Kardinal Suharyo: Semua Paroki Bersatu Bantu Korban Bencana
KPK Dalami Modus Jual Nama dalam Suap Proyek Bekasi
Kejagung Ungkap Potensi Denda Sawit dan Tambang Rp142 Triliun
187 Pati TNI Dimutasi, Ajudan Presiden Naik Bintang
Advertisement
UMK Jawa Timur 2026 Naik Rata-Rata 6 Persen Lebih
Prabowo Siap Taruhkan Hidup demi Berantas Korupsi
PTDI-BRIN Perkuat Ekosistem Industri Dirgantara Nasional
OTT KPK, Jaksa Agung Pastikan Empat Jaksa Ditindak Tegas
Libur Nataru, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Advertisement
Tinjau Stasiun Tawang, Wapres Salurkan Sembako
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Cegah Nuthuk Saat Nataru, Dispar Bantul Wajibkan Pajang Harga
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Busana Hitam dan Wajah Datar di Foto Natal Donald Trump
- Pekerja Proyek di Sewon Bantul Tewas Tersengat Listrik
- PO Cahaya Trans Setop Operasional Bus AKAP Usai Kecelakaan Maut
- Jelang Natal, Gegana Polda DIY Sterilisasi 8 Gereja di Kota Jogja
- Natal 2025 Aman, Polisi Sterilisasi Gereja-Gereja Besar di Bantul
- UMP Jateng 2026 Naik 7 Persen Lebih, Tembus Rp2.327.000
- Polda DIY Sterilisasi 40 Gereja di Seluruh DIY
Advertisement
Advertisement
