Advertisement
Seusai Laporan MAKI, KPK Limpahkan Penanganan Etik ke Dewas
Kantor KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penanganan dugaan pelanggaran etik diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK setelah laporan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ditindaklanjuti.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah secara kelembagaan menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran etik kepada Dewan Pengawas KPK.
Advertisement
Budi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendatangi Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran etik karena tidak memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam penyidikan, atau menghadirkannya dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
“KPK tentu menyerahkan sepenuhnya pada profesionalitas Dewan Pengawas. Tentu nanti akan ditindaklanjuti, dipelajari, dan dikonfirmasi terkait dengan laporan tersebut,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Pada kesempatan berbeda, Boyamin Saiman mengaku mendatangi Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti laporan yang dibuatnya terkait Bobby Nasution.
“Ya, jengkel saya. Sampai saya bertanya, apakah hukum acaranya sudah diubah? Biasanya seminggu atau dua minggu sudah dipanggil dan diklarifikasi, tetapi ini sampai dua bulan kok tidak diklarifikasi? Pikiran saya, apa diabaikan atau tidak dianggap laporan saya? Kan jengkel gitu, masa saya harus datang gitu?” kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, Dewan Pengawas KPK periode saat ini bekerja lamban dalam menangani laporan dugaan pelanggaran etik.
“Saya dulu melaporkan Firli Bahuri soal helikopter, Lili Pintauli Siregar urusan PDAM, Bu Lili urusan MotoGP, Pak Firli urusan Syahrul Yasin Limpo, itu gercep. Seminggu kemudian saya diklarifikasi. Nah yang ini sudah dua bulan tidak diklarifikasi. Saya jengkel terus terang,” katanya.
Walaupun demikian, dia mengatakan Dewan Pengawas KPK memastikan akan memanggil dirinya sebagai saksi pelapor terkait laporannya, pada awal 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Iran Memanas, 15 WNI di Teheran Siap Dievakuasi Lewat Azerbaijan
- KPK Duga Perusahaan Rokok Jateng-Jatim Terlibat Korupsi Cukai
- KPK Siap Usut Dugaan Korupsi Bea Cukai hingga Kanwil
- Jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026, Ini Jam Puncaknya
- DPR Minta KBRI Ambil Langkah Darurat Lindungi Jemaah Umrah Indonesia
Advertisement
Kembali Longsor, Jalur di Tanjakan Clongop Gedangsari Ditutup
Advertisement
Festival Imlek Nasional 2026 Pecahkan Rekor Dunia Lontong Cap Go Meh
Advertisement
Berita Populer
- Konflik Timur Tengah, Jamaah Umrah Jogja Tertahan di Madinah
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Operasi Ke-7 di 2026
- Ramadan Penuh Makna, MORAZEN Jogja Hadirkan Sudut Baca di SDN Temon
- Kedubes AS di Riyadh Diserang Drone, Situasi Timur Tengah Kian Memanas
- IRGC Ancam Bakar Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
- Usai Buka Bersama, Tawuran Antar Remaja Pecah di Imogiri Barat Bantul
- China Desak Hentikan Operasi Militer Usai Penutupan Selat Hormuz
Advertisement
Advertisement







