Advertisement
Ahli: Penolakan Revisi UU KPK Menentang Konstitusi
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kelompok yang menolak usulan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut disampaikan ahli hukum pidana Kapitra Ampera.
Menurut dia, hak legislasi pembuatan Undang-undang itu ada pada DPR RI bersama dengan Presiden. Sedangkan KPK hadir karena Undang-undang sehingga harus tunduk pada UU tersebut.
Advertisement
"Fenomena penolakan revisi UU KPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan menentang konstitusi," kata Kapitra melalui siaran pers di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurut dia, bila ada kelompok masyarakat yang menentang revisi UU KPK, bisa mengikuti prosedur hukum yang berlaku yakni dengan mengajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang itu baik untuk keseluruhan atau sebagian.
BACA JUGA
“Apabila UU itu dianggap bertentangan dengan Undang-undang lainnya, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Itulah jalan konstitusional dan demokratis dalam negara hukum dan demokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan penggalangan massa merupakan bentuk subversif yang bisa menjadi preseden buruk bagi hukum dan demokrasi.
"Jadi bukan dengan menggalang people power ketika lembaga/institusi negara menjalankan fungsinya,” katanya.
DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU No.30/2002 Tentang KPK saat rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019).
Ada beberapa poin yang menjadi usulan untuk direvisi dalam UU KPK diantaranya kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat eksekutif atau pemerintahan, rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK dan penyelidik harus dari kepolisian tidak independen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
Pemilih Muda Absen di Pemilu Myanmar Besutan Junta
Crazy Rich China Pilih Pindahkan Jet Pribadi ke Singapura dan Jepang
Kepala AD Malaysia Dinonaktifkan Terkait Dugaan Korupsi
Advertisement
Ribuan Wisatawan Malaysia Manfaatkan Kereta Cepat Whoosh
Toko Alkohol di Riyadh Kini Bisa Diakses Ekspatriat Premium
Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021
Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan
168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Natal
Advertisement
Pemerintah Kebut Pemulihan Banjir Aceh-Sumatra Saat Nataru
Real Madrid Berduka atas Wafatnya Pelatih Valencia di Indonesia
Tim SAR Evakuasi Ibu dan Balita Terjebak Banjir di Banjar
Laode Syarif Nilai Kasus Aswad Sulaiman Tak Layak SP3
Trump: Tak Ada Akhir Perang Ukraina Tanpa Persetujuan AS
Advertisement
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Agam, Warga Berhamburan
Berita Pilihan
Advertisement
Isu Longsor Tekan Kunjungan Desa Wisata Menoreh Saat Nataru
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja Minggu 28 Desember 2025
- Layanan SIM dan Samsat Keliling Buka Lagi 29 dan 30 Desember 2025
- Jadwal Lengkap KA Bandara YIA Minggu 28 Desember 2025
- Ke Bandara YIA Naik DAMRI, Ini Jadwal dan Tarif Terbaru
- Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 28 Desember 2025
- Lengkap! Ini Daftar Jalur Trans Jogja dan Tarif Terbaru
- Libur Nataru, Pergerakan Wisatawan DIY Capai 1,5 Juta
Advertisement
Advertisement
