Advertisement
Ahli: Penolakan Revisi UU KPK Menentang Konstitusi
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kelompok yang menolak usulan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut disampaikan ahli hukum pidana Kapitra Ampera.
Menurut dia, hak legislasi pembuatan Undang-undang itu ada pada DPR RI bersama dengan Presiden. Sedangkan KPK hadir karena Undang-undang sehingga harus tunduk pada UU tersebut.
Advertisement
"Fenomena penolakan revisi UU KPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan menentang konstitusi," kata Kapitra melalui siaran pers di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurut dia, bila ada kelompok masyarakat yang menentang revisi UU KPK, bisa mengikuti prosedur hukum yang berlaku yakni dengan mengajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang itu baik untuk keseluruhan atau sebagian.
BACA JUGA
“Apabila UU itu dianggap bertentangan dengan Undang-undang lainnya, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Itulah jalan konstitusional dan demokratis dalam negara hukum dan demokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan penggalangan massa merupakan bentuk subversif yang bisa menjadi preseden buruk bagi hukum dan demokrasi.
"Jadi bukan dengan menggalang people power ketika lembaga/institusi negara menjalankan fungsinya,” katanya.
DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU No.30/2002 Tentang KPK saat rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019).
Ada beberapa poin yang menjadi usulan untuk direvisi dalam UU KPK diantaranya kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat eksekutif atau pemerintahan, rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK dan penyelidik harus dari kepolisian tidak independen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rumah Roboh di Pecinan Semarang, Anak Selamat Tertimbun Reruntuhan
MKD DPR RI Sidangkan Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Cs
Tidak Bisa Dipidana, Ini Tren Baru Penggunaan Narkoba dengan Pods
Polisi Tangani Kasus Ambruknya Gedung Ponpes Salafiyah Situbondo
Advertisement
Prabowo Tegaskan Perang terhadap Narkoba Tanggung Jawab Bersama
Pemerintah Usulkan Dangdut Jadi Warisan Budaya Dunia
Banjir di Semarang, KAI Batalkan 16 Perjalanan KA, Ini Daftarnya
Libatkan PNS, Pengedar Vape Narkoba Ditangkap di Batam
Seperlima Pantai di Italia Diprediksi Tenggelam pada 2050
Advertisement
Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Kubur 5 Panghuninya, 1 Orang MD
Polisi Brasil Perangi Geng Narkoba di Rio de Janeiro, 64 Orang Tewas
Hamas Bantah Tudingan Israel Soal Serangan di Gaza
Korut Uji Coba Rudal Baru Jelang Kunjungan Presiden AS Donald Trump
Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Terjadi Sejumlah Kota Besar
Advertisement
Top 10 News Harianjogja.com, Rabu 29 Oktober 2025
Berita Pilihan
- Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Kubur 5 Panghuninya, 1 Orang MD
- Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
- Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
- Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
- Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
Advertisement
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, DIY Siapkan Status Siaga Darurat
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tangkap Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil STNK-BPKB Palsu
- 4 Klub Mercedez-Benz Jogjakarta Rayakan Evolusi Sang Ikon
- Roadmap AI untuk Ruang Digital Aman
- PSSI: Kekalahan di Uji Coba Jadi Bekal Penting untuk Garuda Muda
- Dilaporkan Dugaan Korupsi, Begini Respons Ketua Bawaslu Rahmat Bagja
- Pijat Plus dan Warung Miras Oplosan di Bantul Digrebek Petugas
- Kenaikan UMP 2026 Diumumkan 21 November, Ini Formulasinya
Advertisement
Advertisement
