Advertisement
Ahli: Penolakan Revisi UU KPK Menentang Konstitusi
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kelompok yang menolak usulan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut disampaikan ahli hukum pidana Kapitra Ampera.
Menurut dia, hak legislasi pembuatan Undang-undang itu ada pada DPR RI bersama dengan Presiden. Sedangkan KPK hadir karena Undang-undang sehingga harus tunduk pada UU tersebut.
Advertisement
"Fenomena penolakan revisi UU KPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan menentang konstitusi," kata Kapitra melalui siaran pers di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Menurut dia, bila ada kelompok masyarakat yang menentang revisi UU KPK, bisa mengikuti prosedur hukum yang berlaku yakni dengan mengajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang itu baik untuk keseluruhan atau sebagian.
“Apabila UU itu dianggap bertentangan dengan Undang-undang lainnya, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Itulah jalan konstitusional dan demokratis dalam negara hukum dan demokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan penggalangan massa merupakan bentuk subversif yang bisa menjadi preseden buruk bagi hukum dan demokrasi.
"Jadi bukan dengan menggalang people power ketika lembaga/institusi negara menjalankan fungsinya,” katanya.
DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU No.30/2002 Tentang KPK saat rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019).
Ada beberapa poin yang menjadi usulan untuk direvisi dalam UU KPK diantaranya kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat eksekutif atau pemerintahan, rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK dan penyelidik harus dari kepolisian tidak independen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Analis: Pelemahan Rupiah Dipengaruhi Kondisi Prancis dan Jepang
Dubes Tawarkan Minyak Sawit untuk Turunkan Tarif Trump
Hubungan Memanas! Proyek Galangan Kapal AS-Korsel Berpotensi Gagal
Kronologi Demo Gen Z di Nepal: 19 Tewas, hingga PM Mundur
Advertisement
Kasus Mutilasi Kediri, Terdakwa Divonis Seumur Hidup
WNA Tiongkok Curi Perhiasan Senilai Rp4,5 Miliar di Karawaci
Lowongan Kerja Koperasi Merah Putih, Ini Syarat dan Jadwalnya
Khalid Basalamah Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Terkait Kuota Haji
Dipecat Prabowo, Budi Arie Mengaku Tak Kaget
Advertisement
BMKG Deteksi Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia
Rp10,8 Triliun untuk Kementerian PKP Mayoritas untuk Renovasi Rumah
Menko Yusril Kunjungi Delpedro Marhaen di Rutan Polda Metro
Disebut Sembarangan, Menkeu Purbaya: Mereka Tak Ngerti Ekonomi
Khalid Basalamah Diperiksa Saksi Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
Advertisement
Bos Gudang Garam Beri Penjelasan Video Viral PHK Massal
Berita Pilihan
- Bahlil Kirim Tim ke Lokasi Tambang Freeport yang Longsor
- Kecam Pemerasan Tarif, BRICS Bakal Lakukan Perlawanan
- Merasa Omongannya Dipelintir, Purbaya Minta Maaf dan Bakal Berhati-hati
- Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu
- Serikat Ojol Ketemu Pimpinan DPR Desak Prabowo Teken Perpres
Advertisement
Ratusan Wajib Pajak Gunungkidul Ajukan Dispensasi PBB
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Rombak Kabinet, Ini Reaksi Para Ketum Partai
- Tanggapan Puteri Komarudin Soal Isu Gantikan Dito Ariotedjo Sebagai Menpora
- 123,1 Juta Bidang Tanah Terdaftar Lewat PTSL
- 19 Orang Tewas Dalam Bentrokan di Nepal, Militer Diterjunkan
- Setelah Didemo Gen Z, Nepal Cabut Pemblokiran Medsos
- Gubernur Jatim Bantah Isu PHK Massal di PT Gudang Garam
- Prabowo Minta Kadernya Tidak Flexing
Advertisement
Advertisement
