Advertisement
Pengusul RUU KPK yang Kontroversial Ternyata Partai Koalisi Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Siapa parpol pengusul revisi UU KPK yang sangat kontroversial belakangan sudah diketahui.
evisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ternyata diusulkan oleh enam anggota DPR RI. Mereka berasal dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar. Semua parpol koalisi Jokowi di Pilpres 2019.
Advertisement
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengakui dirinya termasuk pengusul Revisi UU KPK. Usulan itu disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) pada 3 September lalu, lalu disepakati dalam rapat paripurna Kamis kemarin.
"Sekarang saya dan beberapa teman-teman saya kembali mengusulkan itu. Nah kemudian menjadi usulan inisiatif Baleg. Diambil oleh institusi Baleg,"kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Selain Masinton, Revisi UU KPK juga diusulkan oleh lima anggota DPR lainnya. Yakni, Risa Marisa dari PDIP, Teuku Taufiqulhadi dari Partai Nasdem, Saiful Bahri dari Partai Golkar. Mereka anggota Komisi III.
Kemudian Ibnu Multazam dari PKB yang merupakan anggota Komisi IV dan Ahmad Baidowi dari PPP dari Komisi II DPR RI.
Masinton mengatakan usulan Revisi UU KPK disampaikannya bagian dari penggunaan hak konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.
"Anggota DPR kan memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan, melakukan usul inisiatif terhadap satu rancangan undang-undang, apa yang salah dengan itu? Itu tugas kontitusional saya, kewenangan konstitusional anggota DPR yang dipilih oleh rakyat,"ujar dia.
Baca juga: Revisi UU KPK Ibarat 'Lonceng Kematian' Pemberantasan Korupsi.
Masinton mengatakan Revisi UU KPK murni merupakan usulan DPR dan tak ada hubungannya dengan pemerintah. "Kita-kita saja yang membicarakan," tandasnya.
Pada paripurna DPR RI, pada 5 September 2019, seluruh fraksi di DPR setuju dengan usulan Revisi UU KPK.
Tapi, Revisi UU KPK ditentang oleh KPK dan organisasi sipil.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui DPR memiliki kewenangan merevisi UU, tapi jangan sampai itu digunakan untuk melemahkan KPK.
Baca juga: Abraham Samad: Revisi Undang-Undang Akan Bikin KPK Mati Suri.
"KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK," kata Agus.
Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo juga menolak Revisi UU KPK. “Ini merupakan lonceng kematian bagi KPK sekaligus memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi."
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi menghentikan upaya DPR merevisi UU KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Sabtu 20 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
- Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
- Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
- Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Advertisement
Advertisement