Advertisement
Kompak, 5 Komisioner KPK Tandatangani Surat agar Jokowi Tolak Revisi UU KPK

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai penolakan dari internal KPK sendiri. Sebab, lima komisioner KPK telah menandatangani surat terkait penolakan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo berisi permintaan agar menolak dan tak melanjutkan pembahasan bersama badan legislasi DPR.
Advertisement
Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah di kemudian hari.
"Hari ini pimpinan mendandatangani surat, saya juga baru tandantangani, lima pimpinan sudah tandatangani. Surat kita akan kirim kepada Presiden," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam aksi penolakan revisi UU KPK, Jumat (6/9/2019).
BACA JUGA
Saut mengaku sangat berharap surat tersebut nantinya dapat dibaca, ditanggapi untuk kemudian diambil kebijakan yang berpihak pada KPK.
Saut mengaku penolakan revisi UU KPK lantaran dinilai dapat melemahkan lembaga itu dan KPK secara kelembagaan tak akan independen lagi.
Saut juga menyoroti beberapa pasal yang menyangkut penyadapan dan akan menjadi persoalan ke depan. Di sisi lain, revisi UU KPK juga dinilai mengancam pemberantasan korupsi di tengah upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Hari ini kita bicara pertumbuhan ekonomi kita dengan situasi yang semakin sulit, kita ini berada di bawah enam persen ditambah gerogotan [revisi UU KPK] ini ancaman pertumbuhan ekonomi, akan terjadi di negara ini," kata Saut.
Pada kesempatan yang sama, penyidik KPK Christian mengajak semua pihak untuk terus mengawal KPK, di tengah upaya revisi UU KPK oleh badan legislasi DPR. Menurutnya, munculnya resistensi ini merupakan bentuk kekhawatiran.
"Mari kita semua bersatu padu bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan mereka yang sengaja melemahkan komisi pemberantasan korupsi," kata Christian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Chromebook, Uang yang Dikembalikan Baru Rp10 Miliar
- Serentak, SPPG Sajikan Nasi Goreng di Ultah Prabowo Ke-74
- 80 Bangunan Ponpes Tua Diaudit, Pemerintah Siapkan Rp25 Miliar
- Kasus Tayangan Pesantren, Kementerian Komdigi Puji Langkah Tegas KPI
- Aksi Antipemerintah di Peru Tewaskan Satu Orang dan 102 Luka-luka
Advertisement

Hindari Kejadian Luar Biasa, SPPG di Gunungkidul Wajib Kantongi SLHS
Advertisement

Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Pelari Bakal Ikuti Fun Run 5K JoyFest 2025 di Jogja
- Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Santap Menu MBG, Ratusan Siswa SMP di Karanganyar Alami Keracunan
- Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
- Kumpulkan Investor, DPMPTSP Gunungkidul Tawarkan Investasi di JJLS
- Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini, Barcelona Berpotensi Kudeta Real Madrid
Advertisement
Advertisement