Advertisement
Usai Demo, Kantor Gubernur Papua Dijarah Demonstran
Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). - Antara/Indrayadi TH
Advertisement
Harianjogja.com, JAYAPURA- Aksi unjuk rasa ribuanw arga Papua terkait isu rasisme dan referendum dikabarkan berujung penjarahan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyayangkan aksi penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab pascaunjuk rasa pada Kamis (29/8/2019) dan menyebabkan kerugian material.
Advertisement
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Senin (2/9/2019), mengatakan aksi penjarahan tersebut juga terjadi di kompleks perkantoran Gubernur Dok II Jayapura.
"Kantor gubernur dibongkar, dijarah, diambil barang-barangnya di hampir semua ruangan kerja yang ada," katanya.
Menurut Hery, dengan adanya kejadian ini maka Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua tidak dapat memberikan pelayanan publik seperti biasa kepada masyarakat.
"Para ASN di lingkungan Pemprov Papua juga merasa trauma akan adanya kejadian ini sehingga diharapkan tidak terprovokasi dengan kondisi yang ada," ujarnya.
Dia mengimbau masyarakat tidak terpengaruh dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk membuat situasi menjadi kacau di tanah ini.
"Kami harapkan siapapun dia di Tanah Papua ini, dapat menjaga kedamaian Bumi Cenderawasih dan harus bisa mengendalikan diri atas situasi dan kondisi kini," katanya lagi.
Dia menambahkan sudah pasti ada ASN yang merasa takut untuk datang ke kantor dengan situasi dan kondisi ini, apalagi semua instrumen dan peralatan kantor sudah dijarah, maka pada Selasa (3/9/2019) direncanakan akan dilaksanakan aksi bersih-bersih di lingkungan Pemprov Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Wali Kota Jogja Klaim Target Pengurangan Volume Sampah 20 Persen Tercapai
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
Advertisement
Advertisement
