Prabowo Negosiasi Tarif AS, Apindo Minta Sektor Padat Karya Diutamakan

Harianjogja.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo) mendorong pemerintah menempatkan industri padat karya sebagai sektor utama yang dilindungi dalam negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS). Dorongan tersebut disampaikan seiring agenda Presiden Prabowo Subianto yang akan bertemu Presiden Donald Trump untuk menandatangani kesepakatan perdagangan bilateral.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai industri padat karya merupakan sektor paling rentan terdampak kebijakan tarif AS karena ketergantungannya yang tinggi terhadap pasar ekspor Negeri Paman Sam.

“Dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya dengan eksposur besar ke pasar Amerika Serikat,” ujar Shinta, Senin (16/2/2026).

Ketergantungan Tinggi ke Pasar AS

Shinta memaparkan, sejumlah komoditas Indonesia memiliki ketergantungan signifikan terhadap pasar AS. Pakaian dan aksesori rajutan, misalnya, mencatat sekitar 61% ekspor menuju AS. Disusul furnitur dan lampu sebesar 59%, olahan daging, ikan, dan krustasea sekitar 56%, serta produk kulit juga di kisaran 56%.

Sementara itu, pakaian non-rajutan menyumbang sekitar 49% ekspor ke AS, mainan serta perlengkapan olahraga 45%, dan alas kaki sekitar 33%.

Menurut Shinta, perubahan tarif berpotensi langsung memengaruhi pesanan ekspor, utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan. Dampak lanjutan yang paling dikhawatirkan adalah penurunan penyerapan tenaga kerja.

“Karena kontribusinya besar terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional, sektor-sektor ini perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi,” tegasnya.

Peran Apindo dalam Negosiasi

Di sisi lain, Apindo disebut aktif terlibat dalam proses negosiasi tarif resiprokal dengan AS, antara lain melalui penyampaian masukan industri, pemetaan hambatan usaha, serta komunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.

Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga harus disertai pemahaman terhadap tujuan kebijakan tarif resiprokal AS, yakni menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

“Pendekatan Indonesia tidak bisa semata defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga perlu menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” katanya.

Namun demikian, perluasan akses pasar dinilai harus berjalan beriringan dengan reformasi domestik. Penguatan kepastian hukum, penerapan prinsip non-diskriminasi bagi investasi, serta perbaikan regulasi ketenagakerjaan dan sistem pengupahan di industri padat karya disebut sebagai agenda krusial untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.

Kesepakatan Tarif RI–AS

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Amerika Serikat untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang Indonesia–AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan penandatanganan ART dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS. Sebaliknya, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan seperti CPO, kopi, dan kakao.

Apindo berharap hasil perundingan ini tidak hanya memperkuat daya saing produk nasional, tetapi juga membuka peluang Indonesia menjadi mitra strategis dalam diversifikasi rantai pasok AS, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com