Kaltim Defisit Beras, Pemerintah Perlu Siapkan Pasokan Pangan Sebelum Ibu Kota Pindah

Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay.
01 September 2019 09:07 WIB Anitana Widya Puspa News Share :

Harianjogja.com, BALIKPAPAN— Calon Ibu Kota baru, Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan masih mengalami defisit produksi beras sebesar 60.000 ton atau setara dengan 10.000 hektare lahan.
 
Kondisi itu diungkapkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sehingga pemerintah perlu untuk menyiapkan pasokan bahan pangan di Kaltim lebih awal sebelum pemindahan ibu kota mulai terlaksana pada 2024 mendatang.
 
Ketika pemindahan ibu kota dimulai, Kaltim akan mengalami lonjakan jumlah penduduk dari saat ini  sebanyak 3,5 juta jiwa.
 
Terkait dengan pasokan bahan pangan tersebut, lanjut Amran tidak mejadi persoalan untuk sektor hortikultura yang memiliki masa panen lebih cepat selama dua tahun hingga tiga tahun.
 
“Namun, masih minus tinggal beras 60.000 ton setara 10.000 ha. Tadi saya sudah bicarakan dengan Gubernur Kaltim, dan ternyata masih punya lahan 50.000 ha. Jadi perkara itu selesai. Kami tinggal kirim alat berat ekskavator  10 unit,” jelasnya Sabtu (31/8/2019).
 
Selanjutnya, kata dia, supaya bumi etam sebagai ibu kota baru bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri pihaknya akan mendorong 12 kabupaten untuk melakukan klasterisasi produksi pangan. Pembagian klaster tersebut berguna untuk memasok bahan-bahan pangan sesuai kebutuhan.
 
“Pertama tim turun dan kami melakukan diskusi, kami petakan dalam bentuk klaster. Kami membangun pembibitan di Kalimantan Timur tahun ini. Disesuaikan Agroclimate dan agoculture masyarakat setempat,” imbuhnya.
 
Sementara itu terkait dengan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah tinggal melakukan pelatihan dari sisi penggunaan teknologi. Saat ini, tekan Amran pertanian tidaklah sesulit dahulu dengan adanya bantuan teknologi. Sebagai pembanding, Amran menggambarkan jika dulunya, petani harus bekerja selama satu  bulan hingga tigabulan di sawah hingga masa panen. Saat ini, sebut dia, bekerja di sawah membutuhkan waktu lima jam untuk lahan seluas satu hektare. Pertanian modern bisa menekan dan efisiensi biaya hingga 50%.
 
Setelah itu, hasil panen dapat didistribusikan melalui model koperasi korporasi. Dimula dari koperasi kecil  yang membentuk gabungan kelompok tani yang dilanjutkan menjadi koperasi lebih besar dan membentuk korporasi. Gabungan koperasi menjadi korporasi ini tekan dia akan bisa melindungi petani.
 
Water Management

Lahan pertanian di Kalimantan Timur memiliki kondisi lahan dengan tingkat keasaman tinggi dengan kelas tanah 2 hingga kelas tanah 3.
 
Namun Amran meyakini hal itu bukan persoalan, lantaran bisa diselesaikan dengan menciptakan bibit yang beradaptasi dengan lahan baru. Dia mencontohkan uji coba  kondisi rawa di Kalsel dan Sumsel telah berhasil dilakukan.
 
Kondisi tersebut juga bisa dilakukan dengan teknologi water management, melakukan pencucian air secara bergiliran hingga bisa mneormalkan tingkat ph lahan.
“Bukan lagi uji coba tapi sudah berhasil dan bisa ilakuakn. berhasil totalny laporan hari ini 150.000 ha sudah dilakukan dari target 400.00 ha 500.000 ha. Kalau lahan Kalimantan hanya 10.000-20.000 ha nggak sulit,” tekannya.
 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia