Tekan Jokowi soal Jatah Menteri untuk PDIP, Pengamat: Tindakan Megawati Salah
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). - ANTARA FOTO/Fikri Yusuf Harianjogja.com, KUPANG- Presiden terpilih Joko Widodo akan patuh terhadap permintaan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri dari PDIP.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Dr. Marianus Kleden menilai, Megawati telah melakukan kesalahan dengan menekan Jokowi dalam meminta jatah menteri untuk PDI Perjuangan.
"Menurut saya, Megawati telah melakukan kesalahan dengan menekan Jokowi dalam kongres di Bali," kata Marianus Kleden kepada Antara di Kupang, Senin (19/8/2019) terkait permintaan jatah menteri oleh Megawati.
Dia mengatakan, Jokowi sebagai orang Solo 'yang dibesarkan PDIP' mungkin agak 'salah tingkah' tetapi Jokowi juga punya 'style' sendiri untuk menunjukkan powernya sebagai presiden
BACA JUGA :
Pandangan berbeda disampaikan Pengamat politik Unwira, Mikhael Raja Muda Bataona yang menilai, permintaan Megawati soal jatah menteri, membuktikan bahwa Megawati sendiri tidak bisa mendikte Jokowi.
"Jika dibaca secara semiotik, pernyataan Megawati justeru mengkonfirmasi sebuah anomali komunikasi Megawati-Jokowi. Jika selama ini semua orang berpikir bahwa Megawati bisa mendikte Jokowi, maka ini menjadi bukti bahwa Jokowi ternyata tidak bisa didikte, bahkan oleh Megawati sekalipun," kata Mikhael Bataona.
Menurut dia, akibat kesulitan dalam mendikte Jokowi itulah, yang membuat Megawati lalu sengaja membuka permintaan soal jatah menteri untuk PDIP secara terbuka dalam forum kongres PDIP.
Selain itu, pernyataan Megawati adalah sebuah konfirmasi psikologis, akan kerisauan Megawati tentang derasnya arus tekanan ke Jokowi dari semua ketua umum partai soal jatah menteri untuk anggota koalisi.
"Inilah yang membuat Megawati membuat semacam 'contra' opini untuk mengimbangi manuver partai-partai tersebut," kata Mikhael Bataona.
Caranya adalah dengan menggunakan guyon sarkastis di hadapan para tamu, termasuk para ketua umum partai, bahwa PDIP sebagai partai pemenang harusnya punya jatah menteri lebih banyak.
Artinya secara semiotik, bisa dibaca bahwa permintaan jatah menteri dari Megawati adalah semacam konfirmasi bahwa Jokowi justeru sulit ditekan bahkan oleh Mega sekalipun.
Sehingga Megawati yang adalah bos partai di mana Jokowi adalah petugas partaipun harus menggunakan forum kongres untuk mengunci Jokowi, kata Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.
"Megawati hanya mau memberi pesan tegas ke Jokowi bahwa Jokowi harus memperhatikan PDIP karena partai ideologis itu sudah berdarah-berdarah berjuang memenangkan Jokowi," katanya menjelaskan.
Sumber : Antara
