Advertisement
Kejagung Didesak Periksa Kajati Papua Terkait Lambatnya Penanganan Kasus Suap di Waropen
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMwas) untuk memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Heffinur.
Ketua DPP KNPI, Wellem Ramandei menilai bahwa Heffinur lambat dalam menangani perkara dugaan tindak pidana suap sebesar Rp42 miliar yang kini diduga melibatkan Bupati Waropen Yeremias Bisay. Padahal, menurutnya, perkara tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan, namun Bupati Waropen tidak kunjung diperiksa terkait kasus gratifikasi itu.
Advertisement
“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memanggil Kajati Papua terkait lambatnya kasus ini dan Bupati tidak kunjung diperiksa,” tuturnya, Selasa (13/8/2019).
Menurutnya, kendati perkara tindak pidana suap tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun Jaksa penyidik belum juga menetapkan satu pun sebagai tersangka. Dia meminta agar Kejaksaan melakukan gelar (ekspose) perkara dalam rangka menetapkan tersangka.
BACA JUGA
“Penetapan tersangka bagi kepala daerah maupun bupati baru dapat dilakukan setelah gelar perkara atau ekspose di Kejagung,” katanya.
Dia berpandangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Waropen tidak sedikit. Bahkan menurutnya, kasus tersebut sering melibatkan arapatur daerah.
Menurut Wellem, pemeriksaan Bupati Waropen itu dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan untuk mengungkap seluruh kasus korupsi serta gratifikasi yang selama ini terjadi di Kabupaten Waropen.
“Kasus korupsi di Kabupaten Waropen ini sudah cukup banyak, terutama yang melibatkan pejabat di sana (Waropen) tapi kelihatan sekali penegakan hukumnya sangat lemah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
KPK Dalami Peran Irjen Kemenaker di Skandal Sertifikat K3
Advertisement
Badai Kencang Robohkan Replika Patung Liberty di Brasil
Pramono Pastikan Pedagang Kramat Jati Tetap Berjualan
Trump Gugat BBC US$5 Miliar, Tuduh Edit Pidato Soal Capitol
KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Kuota Haji Usai dari Arab Saudi
Buntut Ujaran Kebencian, Resbob Dipecat dari GMNI dan DO dari UWKS
Advertisement
KPK Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Terkait Kasus Kuota Haji
BGN Minta SPPG Edukasi Gizi Penerima Makan Bergizi Gratis
Revitalisasi Sekolah Capai 99 Persen, Mendikdasmen Lapor ke Prabowo
Longsor dan Banjir Terjang 9 Kecamatan di Sukabumi
BMKG Waspadai Hujan Petir di Sejumlah Kota Besar Hari Ini
Advertisement
Indonesia Tetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda pada 2025
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Pemkot Jogja Dorong Pembaruan Taman Pintar di Usia 17 Tahun
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KAI Daop 6 Siapkan 383 Ribu Kursi Nataru, Tiket Terjual 50 Persen
- RS Paru Respira Yogyakarta Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir
- Saemen Fest 2025 Hadirkan Kolaborasi Musisi Lokal di Jogja
- Aduan Terbanyak Ombudsman DIY 2025: Pemda, Kepolisian, Layanan Swasta
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Eks Pangdam Jaya Jadi Dirut Baru Antam, Ini Profilnya
- Timnas Voli Putra Indonesia Bidik Juara Grup B SEA Games
Advertisement
Advertisement
