Advertisement
Setelah Andra, KPK Bidik Sejumlah Petinggi AP II dan PT INTI
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019). - Antara Foto.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan adanya keterlibatan petinggi di PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) lainnya yang terlibat di dalam kongkalikong pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) tahun 2019.
Sebab, Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam (AYA) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam memutuskan PT INTI sebagai pemenang proyek BHS akan melibatkan pejabat lain.
Advertisement
“Apakah Keputusan itu bisa diambil seorang diri [Andra]?. Sudah pasti tidak. Yang pasti kemungkinan untuk berkembang itu masih ada," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019).
Basaria mengatakan, untuk dugaan adanya keterlibatan petinggi PT INTI didasari oleh jabatan tersangka Taswin Nur (TSW) yang hanya seorang staf. Sehingga, bukan tidak mungkin bila jajaran direktur atau direksi PT INTI juga berperan dalam kasus tersebut.
BACA JUGA
“Kebetulan TSW ini kepercayaan dari pejabat utama dari sana. Tapi Apa nanti hubungannya dengan yang lainnya termasuk direktur ini belum sampe ke sana ini masih dalam pengembangan. Sampe ekspos tadi yg bisa kita buktikan masih yang dua ini,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
Sementara, Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dari Selain 3 Kasus
China Beri Syarat Baru, Kehadiran Taiwan di APEC 2026 Terancam
AS Hapus Presiden Suriah dari Daftar Teroris
240 Orang Didakwa Makar Pasca-Pemilu Tanzania
Advertisement
Selain Bupati Ponorogo, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Lainnya
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Ditetapkan jadi Tersangka Kasus Suap
Densus 88 Pelajari Pola Radikalisasi Pelaku Ledakan SMAN 72
LPSK Sulit Berkomunikasi dengan Hakim PN Medan yang Rumahnya Terbakar
PHK 222 Karyawan, Pizza Hut Tutup 8 Gerai Sepanjang 2025
Advertisement
Serbuk Diduga Pemicu Ledakan SMAN 72 Menunggu Uji Puslabfor
Jumlah Korban Ledakan di SMAN 72 Jakarta Bertambah Jadi 96
Viral Video Bullying SMP di Blora, Pemkab Turun Tangan
Situasi Aman, Personel Polri Tuntaskan Pembersihan SMAN 72
Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Tarakan, BMKG Pastikan Tak Picu Tsunami
Advertisement
Polisi Amankan Siswa yang Jadi Endorser Situs Judi Online
Berita Pilihan
Advertisement
Bantul Siaga Musim Hujan, Dinsos Aktifkan 14 Kampung Tanggap Bencana
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- 59 Warga di Sukoharjo Terinfeksi HIV/AIDS, Didominasi Kelompok LSL
- Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan, Biro Humas dan Protokol ATR/BPN
- Daftar Harga Bahan Pangan Hari Ini Sabtu 8 November 2025
- Petugas Hansip di Cakung Ditembak Pelaku Curanmor
- Fakta Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pelaku Pelajar Diduga Korban Bullying
- Shutdown AS Ancam Pembatasan Penerbangan Akibat Staf ATC Belum Digaji
- Perbaiki Tata Kelola MBG, Pemerintah Siapkan 19 SOP
Advertisement
Advertisement
