Rumah Dinas TNI AD Jadi Markas Judol Peristiwa Memalukan, DPR Desak Tindak Tegas
DPR meminta TNI mengusut tuntas dugaan operasional judi online di rumah dinas KPAD Cijantung. Sebanyak 11 warga sipil dan 32 komputer diamankan.
Hasto Kristiyanto/Antara-Muhammad Adimaja
Harianjogja.com, JAKARTA--PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa undangan kepada Prabowo Subianto untuk menghadiri kongres partai tersebut bukan untuk membahas koalisi.
"[Koalisi] Kan nanti diputuskan oleh Presiden. Tetapi, kan ruang dialog terus dibuka oleh PDI Perjuangan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyantonya, di Jakarta, Kamis (1/8/2019) malam.
Hal tersebut disampaikannya usai ramah tamah dengan para pimpinan redaksi media, baik cetak, televisi, radio, maupun "online", di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.
"Bukan berarti, ketika kita bertemu itu, isinya bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, kekuasaan," ujarnya.
Menurut Hasto, membangun dialog lebih esensial ketimbang membicarakan tentang bagi-bagi kursi, jabatan, dan kekuasaan.
Dengan dialog, kata dia, masing-masing pihak bisa mencari titik temu atas berbagai perbedaan yang ada.
Mengenai ruang koalisi, Hasto kembali menegaskan bahwa pembicaraan mengenai koalisi akan dilakukan Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan partai politik.
"Itu nanti masih ada tahapan-tahapan. Tetapi, dari hasil kajian PDI Perjuangan, masyarajat juga perlu membangun harapan di antara pemimpin bertemu. Kan tradisi yang baik," katanya.
Sebelumnya dikabarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal hadir memenuhi undangan dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, 8-11 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
DPR meminta TNI mengusut tuntas dugaan operasional judi online di rumah dinas KPAD Cijantung. Sebanyak 11 warga sipil dan 32 komputer diamankan.
Veda Ega Pratama akan start ketujuh di Moto3 GP Indonesia 2026 setelah mencatat waktu 1 menit 37,24 detik pada kualifikasi di Mandalika.
SDN Purwosari memanfaatkan sekitar 600 galon bekas untuk kebun sekolah. Siswa belajar bertani, mengolah limbah, dan mengenal ketahanan pangan.
Sahran Hadziq meraih gelar doktor hukum di FH UII lewat disertasi tentang sistem pemidanaan nasional berbasis kearifan lokal masyarakat adat Bali.
Perpres Ojol Nomor 27 Tahun 2026 mengatur komisi pengemudi, perlindungan sosial, transparansi biaya, dan layanan pengaduan konsumen.
Hasto Wardoyo meminta seluruh kemantren di Jogja meniru program Bapak Asuh Trotoar untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar