33 DPD Dukung Megawati Kembali Pimpin PDIP

Harianjogja.com, JAKARTA--Megawati Soekarnoputri hampir dipastikan akan kembali memimpin PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Prediksi itu muncul setelah 33 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP menyelenggarakan konferensi daerah (konferda) menjelang Kongres Nasional V PDIP di Bali, 8-10 Agustus mendatang. Seluruh DPD PDIP disebut menginginkan Megawati kembali memimpin parpol pemenang Pileg 2019 ini.

"Berdasarkan Rakernas IV dan berdasarkan aspirasi dari bawah di Konfercab, mereka memohon Ibu Mega untuk bersedia menjadi Ketua Umum kembali," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Nantinya, pemilihan ketua umum baru PDIP akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Tidak ada voting yang akan dilakukan dalam memilih ketua umum partai itu.

Meski tersisa waktu sepekan sebelum Kongres Nasional V, nmasih ada satu DPD PDIP yang belum menyelenggarakan Konferda sebagai forum musyawarah tertinggi di tingkat kepengurusan provinsi. DPD PDIP dimaksud berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hasto mengatakan, DPD PDIP di Aceh akan menggelar Konferda pada Sabtu (3/8). Keterlambatan di Aceh terjadi karena PDIP ingin merangkul tokoh yang memiliki militansi dan dekat dengan masyarakat untuk menjalankan roda organisasi partai di sana.

"PDIP menegaskan bahwa konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila, melalui serangkaian psikotest, penilaian berjenjang, dan meniadakan voting dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Selain memilih ketua umum baru, pada Kongres V PDIP nanti akan ada penentuan struktur partai untuk lima tahun ke depan.

Kongres akan mengambil tema "Solid Bergerak untuk Indonesia Raya" dengan sub tema "Mewujudkan PDIP Sebagai Partai Pelopor."

Awalnya, Kongres V PDIP dijadwalkan terselenggara awal 2020. Namun, Megawati menggunakan hak prerogatifnya untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Nasional PDIP.

"Percepatan tersebut tidak hanya untuk menyesuaikan agenda strategis pemerintahan negara, namun juga untuk konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan seluruh sumber daya partai agar bisa memenuhi tanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa dan negara," ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia