Pemerintah Kejar Target 96 Juta Keluarga Masuk Perlinsos Digital
Perlinsos Digital telah mencatat 18,2 juta keluarga. Pemerintah menargetkan 96 juta keluarga terdaftar pada akhir 2026.
Wakil Presiden Jusuf Kalla./Antara-Mohammad Ayudha
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) harus melalui proses selektif guna mendapatkan guru berkualitas. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pemerintah mengangkat guru tiap tahun cukup besar, itu sampai 100.000 setiap tahun. Namun juga harus melalui seleksi-seleksi yang baik, karena kita bukan hanya memburu jumlah guru tetapi juga kualitas guru," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Pengisian lowongan guru PNS dilakukan dengan menyelenggarakan tes seleksi penerimaan yang bisa diikuti oleh warga sipil dan guru honorer yang usianya memenuhi syarat penerimaan CPNS.
Bagi guru honorer yang syarat usianya tidak memenuhi, mereka dapat mengikuti tes untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Honorer itu, selama memenuhi syarat walaupun tidak semua, itu akan terangkat. Kalau tidak, maka dia bisa menjadi guru PPPK dengan dasar kontrak," kata Wapres.
Menanggapi pemberitaan seorang guru honorer yang tinggal di toilet sekolah, Wapres mengatakan guru tersebut bisa diangkat sebagai PNS apabila memenuhi kriteria dan syarat serta lulus tes penerimaan CPNS.
Nining Suryani, 44, seorang guru honorer di SDN Karyabuana 3 Kecamatan Ciegulis, Kabupaten Pandeglang, Banten, tinggal di toilet sekolah tersebut karena rumahnya roboh. Gaji kecil sebesar Rp350.000 sebagai guru honorer SD membuat Nining tidak mampu menyewa rumah kontrakan yang layak untuk ditinggali.
Dari syarat usia, Nining tidak dapat mengikuti tes penerimaan dan diangkat sebagai guru PNS karena batas maksimal usia CPNS adalah 35 tahun.
"Saya yakin Bu Nining ini tentu sudah berusaha dengan baik. Namun juga kriteria-kriteria yang ada juga harus dipertahankan karena kita ingin juga kualitas pendidikan yang baik. Tapi saya yakin Bu Nining berusaha untuk meningkatkan kemampuannya," ujar Wapres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Perlinsos Digital telah mencatat 18,2 juta keluarga. Pemerintah menargetkan 96 juta keluarga terdaftar pada akhir 2026.
Wamenko Pangan Hanif Faisol menegaskan tidak ada PSN atau proyek cetak sawah di TN Wasur. Lahan bekas karhutla harus dikembalikan sesuai fungsi ruangnya.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum membahas wacana pemakzulan Gibran dan meminta publik menunggu masa sidang berikutnya.
Pegadaian meraih dua penghargaan nasional melalui Tring! by Pegadaian atas inovasi keuangan digital dan strategi pemasaran investasi emas.
Kebakaran melanda TPS3R Nitikan, Umbulharjo, Jogja, Jumat (6/11/2026). Tumpukan kasur dan sampah kering terbakar, tanpa korban jiwa.
Perhapi menilai pemangkasan kuota bijih nikel 2027 berisiko menaikkan harga bahan baku, biaya operasional smelter, dan menekan produksi.