Advertisement
Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tak Bahas Bagi-Bagi Kekuasaan
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Tidak ada pembicaraan mengenai bagi-bagi kekuasaan saat Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (13/7/2019).
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate mengatakan pembicaraan soal bagi-bagi kekuasaan antarparpol baru akan dilakukan bersama Jokowi dan pimpinan partai koalisi dan relawan. Hal yang sama juga disebutnya akan dilakukan Prabowo.
Advertisement
"Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa akan mengambil posisi check and balances, kalau di dalam sistem parlementer disebut dengan oposisi konstruktif, itu biasanya ada yang disebut shadow minister. Tapi di negara kita enggak ada shadow minister, yang ada peran-peran shadow minister bisa juga dilakukan koalisi yang kalah," tutur Jhonny di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019).
Menurut Johnny, pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin seharusnya tak direduksi seolah-olah hanya membahas pembagian kekuasaan antarmereka. Menurutnya, pertemuan kemarin harus dimaknai sebagai momen saat Jokowi dan Prabowo sama-sama membicarakan peran yang konstruktif dalam membangun negara.
Johnny juga menyebut harus ada pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo atau orang-orang di sekeliling kedua tokoh itu. Menurutnya, masyarakat harus paham tentang tiga hal yang membuat kemungkinan bagi-bagi kekuasaan antara koalisi pemenang dan kubu yang kalah di pemilu tak bisa terwujud.
"Pertama adalah visi dan misi selama kampanye yang diametral perbedaannya, akan mengalami banyak kendala untuk dipersatukan. Kedua, dengan begitu lebar dan gemuknya koalisi di pemerintah nanti, akan berdampak pada span of control terhadap pemerintah, makin lebar dan tidak mudah mengambil keputusan," ujarnya.
Hal ketiga adalah ancaman bahaya bagi negara dan masyarakat jika semua parpol masuk ke lingkaran kekuasaan. Menurut Johnny, ancaman bahaya itu adalah potensi terjadinya oligarki kekuasaan.
"Kalau Gerindra berharap [masuk pemerintahan] boleh, tapi kan keputusannya akan dibicarakan," kata Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Begini Catatan Pakar Hukum Tata Negara UGM soal Putusan MK
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement