Advertisement
Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tak Bahas Bagi-Bagi Kekuasaan
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan sebelum menggelar konferensi pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Tidak ada pembicaraan mengenai bagi-bagi kekuasaan saat Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (13/7/2019).
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate mengatakan pembicaraan soal bagi-bagi kekuasaan antarparpol baru akan dilakukan bersama Jokowi dan pimpinan partai koalisi dan relawan. Hal yang sama juga disebutnya akan dilakukan Prabowo.
Advertisement
"Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa akan mengambil posisi check and balances, kalau di dalam sistem parlementer disebut dengan oposisi konstruktif, itu biasanya ada yang disebut shadow minister. Tapi di negara kita enggak ada shadow minister, yang ada peran-peran shadow minister bisa juga dilakukan koalisi yang kalah," tutur Jhonny di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019).
Menurut Johnny, pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin seharusnya tak direduksi seolah-olah hanya membahas pembagian kekuasaan antarmereka. Menurutnya, pertemuan kemarin harus dimaknai sebagai momen saat Jokowi dan Prabowo sama-sama membicarakan peran yang konstruktif dalam membangun negara.
Johnny juga menyebut harus ada pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo atau orang-orang di sekeliling kedua tokoh itu. Menurutnya, masyarakat harus paham tentang tiga hal yang membuat kemungkinan bagi-bagi kekuasaan antara koalisi pemenang dan kubu yang kalah di pemilu tak bisa terwujud.
"Pertama adalah visi dan misi selama kampanye yang diametral perbedaannya, akan mengalami banyak kendala untuk dipersatukan. Kedua, dengan begitu lebar dan gemuknya koalisi di pemerintah nanti, akan berdampak pada span of control terhadap pemerintah, makin lebar dan tidak mudah mengambil keputusan," ujarnya.
Hal ketiga adalah ancaman bahaya bagi negara dan masyarakat jika semua parpol masuk ke lingkaran kekuasaan. Menurut Johnny, ancaman bahaya itu adalah potensi terjadinya oligarki kekuasaan.
"Kalau Gerindra berharap [masuk pemerintahan] boleh, tapi kan keputusannya akan dibicarakan," kata Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
Advertisement
Ribuan THL Gunungkidul Bakal Terima SK PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kopdes Merah Putih Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa
- Pantau Pengungsi Langkat, Prabowo Janji Tak Tinggalkan Korban
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- Pemutihan KUR Terdampak Bencana Tak Hanya untuk Petani Tapi juga UMKM
- Epilepsi Kebal Obat Bisa Ditangani, Masyarakat Perlu Diedukasi
- Prabowo Minta BMKG Perkuat Peringatan Dini Jelang Nataru
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
Advertisement
Advertisement




