Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tak Bahas Bagi-Bagi Kekuasaan

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan sebelum menggelar konferensi pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Dedi Gunawan
14 Juli 2019 20:37 WIB Lalu Rahadian News Share :

Harianjogja.com, BOGOR - Tidak ada pembicaraan mengenai bagi-bagi kekuasaan saat Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (13/7/2019).

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate mengatakan pembicaraan soal bagi-bagi kekuasaan antarparpol baru akan dilakukan bersama Jokowi dan pimpinan partai koalisi dan relawan. Hal yang sama juga disebutnya akan dilakukan Prabowo.

"Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa akan mengambil posisi check and balances, kalau di dalam sistem parlementer disebut dengan oposisi konstruktif, itu biasanya ada yang disebut shadow minister. Tapi di negara kita enggak ada shadow minister, yang ada peran-peran shadow minister bisa juga dilakukan koalisi yang kalah," tutur Jhonny di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019).

Menurut Johnny, pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin seharusnya tak direduksi seolah-olah hanya membahas pembagian kekuasaan antarmereka. Menurutnya, pertemuan kemarin harus dimaknai sebagai momen saat Jokowi dan Prabowo sama-sama membicarakan peran yang konstruktif dalam membangun negara.

Johnny juga menyebut harus ada pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo atau orang-orang di sekeliling kedua tokoh itu. Menurutnya, masyarakat harus paham tentang tiga hal yang membuat kemungkinan bagi-bagi kekuasaan antara koalisi pemenang dan kubu yang kalah di pemilu tak bisa terwujud.

"Pertama adalah visi dan misi selama kampanye yang diametral perbedaannya, akan mengalami banyak kendala untuk dipersatukan. Kedua, dengan begitu lebar dan gemuknya koalisi di pemerintah nanti, akan berdampak pada span of control terhadap pemerintah, makin lebar dan tidak mudah mengambil keputusan," ujarnya.

Hal ketiga adalah ancaman bahaya bagi negara dan masyarakat jika semua parpol masuk ke lingkaran kekuasaan. Menurut Johnny, ancaman bahaya itu adalah potensi terjadinya oligarki kekuasaan.

"Kalau Gerindra berharap [masuk pemerintahan] boleh, tapi kan keputusannya akan dibicarakan," kata Johnny.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia