Advertisement
JK: Koalisi Pendukung Jokowi 60%, Aman untuk Pemerintah
Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). - Suara.com/Dwi Bowo Raharjo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Perolehan kursi koalisi partai pendukung di DPR cukup aman mengingat jumlahnya lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla.
"Sekarang, koalisi yang mendukung Jokowi dalam Pemilu (2019) itu sudah 60 persen, artinya bahwa itu sudah cukup aman untuk pemerintah ini sebenarnya," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Advertisement
Membandingkan dengan jumlah kursi partai koalisi Jokowi-JK di DPR pada Pemilu 2014, Wapres mengatakan saat itu perolehannya kurang dari 50 persen. Namun dengan bergabungnya beberapa partai ke Pemerintah, maka kekuatan koalisi Jokowi-JK di parlemen menjadi bertambah.
"Kalau kita bandingkan dengan 2014, waktu itu awalnya saya dan Pak Jokowi itu koalisinya hanya 41 persen. Jadi supaya di atas 50 persen, maka kita kemudian masuk PAN, Golkar, PPP," tambahnya.
BACA JUGA
Dengan kekuatan koalisi di parlemen untuk pemerintahan 2019-2024, JK berharap partai koalisi tidak melupakan fungsinya untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Kritik dan pengawasan, baik dari partai koalisi maupun oposisi, harus tetap dijalankan oleh partai politik di DPR.
"Pemerintah juga butuh kritik; disamping dari oposisi, pengalaman kita juga partai-partai pemerintah kadang mengkritik pemerintah juga di DPR. Jadi 60 persen itu tidak berarti langsung saja, disetujui, sehingga terjadi suatu otoriter; tidak begitu," jelasnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan bergabungnya partai oposisi ke dalam koalisi penguasa, JK mengatakan hal itu menjadi pertimbangan dan keputusan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan presiden dan wapres terpilih.
"Saya tidak tahu. Tentu itu kebijakan Pak Jokowi sendiri; kalau itu urusannya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin-lah nanti," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
- Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
BMKG Prakirakan Hujan Sangat Lebat di Beberapa Wilayah Indonesia
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Catat, Ini Jadwal Lengkap SIM Keliling Sleman Februari 2026
- BRIN Tekankan Ekosistem Sosial dalam Pelestarian Manuskrip Nusantara
- Bukan Karst Biasa, Badan Geologi Ungkap Keanehan Sinkhole Situjuah
- Mahasiswa Unisa Jogja Terduga Pelaku Kekerasan Diskorsing 2 Semester
- Hujan Berpotensi Guyur Kota Besar Indonesia, Waspadai Cuaca Ekstrem
- KLa Project Rayakan 37 Tahun Bermusik Lewat Konser LUX NOVA
- Beranda Migran Perkuat Pemulihan Psikososial Korban Kebakaran PMI
Advertisement
Advertisement




