Advertisement
PDIP Sebut Rekonsiliasi Tidak Bisa Dimaknai Bagi-Bagi Kursi di Kabinet
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (berkemeja putih) - Dok. PDIP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kritianto menjelaskan rekonsiliasi penting untuk membangun dialog dan saling pengertian guna meningkatkan kualitas bangsa dalam perspektif luas.
hal itu diungkapkan menanggapi wacana masuknya partai politik dari Koalisi Adil-Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke dalam kubu pemerintah.
Advertisement
"Namun, perspektif itu [rekonsiliasi] tidak bisa dimakai bagi-bagi kursi di kabinet baru," katanya, Senin (1/7/2019).
Dia mengatakan PDIP saat ini tetap menjalin komunikasi dengan partai politik pengusung paslon 02 saat Pilpres 2019. Hal tersebut dilakukan karena PDIP sebagai partai di parlemen tetap menjalankan aktivitas di DPR.
Komunikasi antara PDIP dengan fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, maupun PAN tetap berjalan baik. Menurutnya, demokrasi memerlukan sikap partai di luar pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim politik.
Terkait jatah kursi menteri, Hasto yakin Presiden terpilih Joko Widodo akan lebih selektif dalam memilih sosok yang berkualitas. Meski demikian, dia tak menampik menteri dari Parpol koalisi Indonesia Kerja tetap perlu diperhatikan.
"Mau tak mau, dalam demokrasi yang sehat parpol pasti akan memilih kader terbaik untuk mengisi jabatan menteri. Namun, hak prerogatif sepenuhnya ada di Presiden," imbuhnya.
Rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo terus didengungkan sejak pencoblosan hingga pasca putusan sengketa pilpres. Namun hingga kini kapan rekonsiliasi akan terwujud belum juga mendapat kepastian.
Dorongan rekonsiliasi itu dilontarkan berbagai tokoh. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh politik hingga tokoh agama. Mereka satu suara, rekonsiliasi harus segera terlaksana demi bangsa dan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
