PDIP Sebut Rekonsiliasi Tidak Bisa Dimaknai Bagi-Bagi Kursi di Kabinet
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (berkemeja putih) - Dok. PDIP Harianjogja.com, JAKARTA--Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kritianto menjelaskan rekonsiliasi penting untuk membangun dialog dan saling pengertian guna meningkatkan kualitas bangsa dalam perspektif luas.
hal itu diungkapkan menanggapi wacana masuknya partai politik dari Koalisi Adil-Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke dalam kubu pemerintah.
"Namun, perspektif itu [rekonsiliasi] tidak bisa dimakai bagi-bagi kursi di kabinet baru," katanya, Senin (1/7/2019).
Dia mengatakan PDIP saat ini tetap menjalin komunikasi dengan partai politik pengusung paslon 02 saat Pilpres 2019. Hal tersebut dilakukan karena PDIP sebagai partai di parlemen tetap menjalankan aktivitas di DPR.
Komunikasi antara PDIP dengan fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, maupun PAN tetap berjalan baik. Menurutnya, demokrasi memerlukan sikap partai di luar pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim politik.
Terkait jatah kursi menteri, Hasto yakin Presiden terpilih Joko Widodo akan lebih selektif dalam memilih sosok yang berkualitas. Meski demikian, dia tak menampik menteri dari Parpol koalisi Indonesia Kerja tetap perlu diperhatikan.
"Mau tak mau, dalam demokrasi yang sehat parpol pasti akan memilih kader terbaik untuk mengisi jabatan menteri. Namun, hak prerogatif sepenuhnya ada di Presiden," imbuhnya.
Rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo terus didengungkan sejak pencoblosan hingga pasca putusan sengketa pilpres. Namun hingga kini kapan rekonsiliasi akan terwujud belum juga mendapat kepastian.
Dorongan rekonsiliasi itu dilontarkan berbagai tokoh. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh politik hingga tokoh agama. Mereka satu suara, rekonsiliasi harus segera terlaksana demi bangsa dan negara.
Sumber : Bisnis.com
