Kebakaran di Kampung Badui Berdampak pada 44 KK, Ini Respons Gubernur
Gubernur Banten Andra Soni mengerahkan tim BPBD untuk menangani dampak kebakaran di Kampung Badui Luar yang berdampak pada 44 KK.
Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019)./Antara-Hafidz Mubarak
Harianjogja.com, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan baik dari pihak pemohon, termohon, dan terkait dalam sidang pembacaan putusan perkara sengketa Pilpres 2019 .
"Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Hakim Ketua, Anwar Usman saat membacakan putusan sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam.
Dalam sidang putusan tersebut, mahkamah menyimpulkan bahwa eksepsi pemohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon pun tidak beralasan menurut hukum sehingga mahkamah memutuskan untuk menolak seluruhnya.
Sidang pembacaan putusan selesai dibacakan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Untuk diketahui, Prabowo-Sandi meminta 11 permohonan kepada MK, yakni:
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah Jokowi-Ma\'ruf 63.573.169 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga 68.650.239
4. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma\'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar\'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
6. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
7. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, atau,
8. Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.
9. Memerintahkan kepada lembaga negara untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU dan merekrut yang baru
10. Memerintahkan KPU untuk menetapkan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan
11. Memerintahkan KPU untuk mengaudit Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara/Bisnis.com
Gubernur Banten Andra Soni mengerahkan tim BPBD untuk menangani dampak kebakaran di Kampung Badui Luar yang berdampak pada 44 KK.
Cek rute Trans Jogja 2026, daftar halte, tarif reguler dan pelajar, metode pembayaran, serta jam operasional bus mulai pukul 05.30 WIB.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Sabtu 21 November 2026 melayani lima tujuan dengan tarif Rp80.000. Simak jam keberangkatan bus dari bandara.
Jadwal KA Bandara YIA Sabtu 21 November 2026 tersedia 24 perjalanan dari YIA ke Stasiun Tugu dan sebaliknya. Cek jam keberangkatannya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Sabtu 21 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jadwal dari kedua arah.
Jadwal KRL Palur-Jogja Sabtu 21 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak waktu keberangkatan di 13 stasiun.