Advertisement
Bambang Widjojanto Sebut MK Sudah Keluar dari Jebakan Mahkamah Kalkulator
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) berdiskusi dengan tim sebelum saat skors sidang Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah berhasil keluar dari jebakan istilah “Mahkamah Kalkulator” yang sempat diucapkannya beberapa waktu lalu.
Pandangan itu disampaikan Bambang setelahMK memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019. Dalam putusannya, MK menolak semua petitum yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga.
Advertisement
Meski menyebut MK telah berhasil keluar dari jebakan istilah “Mahkamah Kalkulator”, Bambang menilai Hakim Konstitusi masih berpihak pada keadilan prosedural.
“Kami ingin mendorong ke pengadilan atau keadilan yang substansial,” ujar Bambang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Menurut Bambang, ada tiga hal yang harus diapresiasi dari keputusan MK tentang sengketa Pilpres 2019. Pertama, adanya persetujuan MK terhadap perbaikan tuntutan yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga pada 10 Juni lalu. Kedua, adanya pernyataan dari MK bahwa lembaga itu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, bukan hanya hasilnya tapi juga proses di dalamnya.
“Ketiga, berbagai bukti yang diajukan oleh kami baik video atau berita itu dicoba semaksimal mungkin oleh MK dipakai sebagai dasar memeriksa kasus ini,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
Advertisement
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Advertisement
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Advertisement
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Bantul Belum Pastikan Pagu Dana Desa 2026, Tunggu Mekanisme Penyaluran
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
- Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
- Dinkes Kulonprogo Ingatkan Warga Waspada Virus Nipah
- Sweety dan Indomaret Gelar Posyandu 8.000 Balita
- Dispar Bantul Tegaskan Foto di Parangtritis Gratis
- Bank Jateng Raih SLE Awards 2026 dan NPS Tinggi
- BPN Kulonprogo Tegaskan Tanah Letter C Aman, Tetap Milik Warga
Advertisement
Advertisement
