Advertisement
Wiranto Sebut Tak Ada Alasan Lakukan Aksi Massa di MK
Menkopolhukam Wiranto memberi keterangan terkait perkembangan penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (1 - 10). (Antara/Aprillio Akbar)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tidak ada alasan menggerakkan aksi massa saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa pilpres, Kamis (27/6/2019). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Tidak ada alasan saat kita masuk suatu keputusan konstitusional kemudian ada gerakan massa lagi. Untuk apa?," kata Wiranto di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Advertisement
Wiranto sebagaimana dilansir Antara, menyebut tidak ada alasan lagi melakukan aksi demonstrasi karena kedua capres dan cawapres baik Jokowi -Ma'ruf dan Prabowo-Sandi telah berkomitmen menghormati dan menerima putusan MK.
Selain itu, lanjut dia, capres Prabowo Subianto sebelumnya juga meminta para pendukungnya untuk tidak mendatangi MK saat lembaga hukum itu mengumumkan putusan sengketa pilpres.
BACA JUGA
Apalagi, Kepolisian sebelumnya melarang aksi massa di sekitar gedung MK karena dapat mengganggu kepentingan nasional.
"Maka kalau ada gerakan massa, saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Yang diperjuangkan apa? Lalu kelompok mana?," tanya Wiranto.
Wiranto akan menindak tegas apabila ada pihak tertentu termasuk organisasi kemasyarakatan atau ormas yang nekad melakukan aksi massa, apalagi hingga menimbulkan kericuhan.
"Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut nanti kan kita tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Solopos.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gus Muhaimin Tebar Ribuan Paket Sembako di Sejumlah Daerah
Anwar Usman Pamit di Sidang MK Setelah 15 Tahun Mengabdi
Polisi Analisis 86 CCTV Usut Penyiraman Aktivis KontraS
Penetapan Idulfitri Berpotensi Diperdebatkan karena Data Hilal
Advertisement
Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Dibahas DPR Setelah Lebaran
Kilang Minyak Nasional Dipacu Maksimal Jaga Pasokan BBM
Sejumlah Ruang Penting di Setda Cilacap Digeledah KPK
Kasus Siswa Tewas di Bandung Jadi Alarm Tradisi Geng Pelajar
Situasi Iran Tegang, Ratusan Orang Ditangkap Dianggap Mata-Mata
Advertisement
Gugatan Roy Suryo soal KUHP dan UU ITE Ditolak MK
Wacana KPU Jadi Cabang Kekuasaan Baru Dinilai Perlu Kajian
Menhub Tindak Tegas Truk Pelanggar SKB Lebaran 2026
Kemnaker Cek Kesehatan Sopir Bus untuk Tekan Risiko Human Error
Iran Siap Bertahan dan Tidak Pernah Meminta Gencatan Senjata
Advertisement
Diskon Tarif Tol Trans Jawa 30 Persen Mulai Diberlakukan
Berita Pilihan
- Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gubernur Banten Lepas 1.570 Pemudik IKG Menuju Gunungkidul
- Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Diusut Serius Polisi
- Pendapatan AirAsia Indonesia 2025 Tembus Rp7,87 Triliun
- Kecelakaan Pemudik di Tol Semarang-Solo, Dua Penumpang Luka
- Brigade Joxzin Bagikan Ratusan Paket Takjil di Palbapang Bantul
- Libur Lebaran, Mas Marrel Minta Wisatawan Ikut Jaga Kebersihan Jogja
- Prabowo Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Ini Pendapat Ekonom
Advertisement
Advertisement
