Advertisement
Ini yang Akan Dilakukan KPU jika Keputusan Hakim MK Sudah Keluar
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz (tengah) dalam diskusi Hitung Mundur Pemilu 2019, yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Populi Center di Jakarta, Jumat 12 April 2019. - Bisnis/Denis Riantiza M
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli mengenai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden Prabowo-Sandi, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat permusyawaratan hakim.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan bahwa pihaknya sebagai termohon akan melakukan apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tiga hari setelah dibacakan.
Advertisement
Ada dua opsi yang dilakukan KPU terkait putusan tersebut. Jika gugatan Prabowo-Sandi ditolak, KPU melanjutkan tahapan pemilu dengan menetapkan pasangan calon terpilih, yaitu Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
“Misalnya pemilu ulang atau pemilu sebagian, atau dari fakta persidangan alat bukti yang ada dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemohon misalnya suara 52 persen [Prabowo-Sandi] dengan 48 persen [Jokowi-Amin] yang benar dan itu diputuskan oleh Mahkamah, KPU pasti akan menindaklanjuti,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Viryan memastikan bahwa KPU pada dasarnya taat dan patuh dalam menindaklanjuti putusan MK.
“Mulai dari hasil perselisihan hasil pemilihan pilkada, kemudian judicial review undang-undang pemilu. Semuanya KPU laksanakan apapun putusan dari Mahkamah Kosntitusi,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (24/6/2019).
MK menggelar rapat permusyawaratan hakim selama tiga hari mulai 24—26 Juni. Setelah itu putusan dibacakan paling lambat 28 Juni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja, Paling Pagi dari Stasiun Palur Pukul 05.00 WIB
UMKM dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta Per Tahun Tak Kena Pajak
Veto Amerika Serikat di DK PBB Soal Gaza Dikecam Malaysia
Sekolah Rakyat Bakal Dapat Akses Internet Berkualitas
Advertisement
Prabowo Percayakan Zulhas Pimpin Tim Percepatan Swasembada
Jika Serapan Masih Lemah, Anggaran MBG Bisa Dicabut Oktober
Sultan HB X: Keracunan MBG Bisa karena Masak Terlalu Pagi
Kemensos Coret 1,9 Juta Penerima Bansos
Advertisement
Marak Keracunan Menu MBG, Istana Bakal Beri Sanksi SPPG
Prabowo Pertimbangkan Mahfud MD Masuk Tim Komite Reformasi Polri
Jaga Aksi Demo Warga Pati, Polresta Amankan Tiga Titik Strategis
Perpres 79/2025 Tak Hanya Mengatur Soal Kenaikan Gaji ASN
Warga Pati Kembali Demo Hari Ini, Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Advertisement
Resmi, Mulai 2028 IKN Jadi Ibu Kota Politik RI
Berita Pilihan
- Jadwal KRL Jogja Solo Berangkat dari Stasiun Tugu, 20 September 2025
- Jadwal KRL Solo-Jogja, Paling Pagi dari Stasiun Palur Pukul 05.00 WIB
- UMKM dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta Per Tahun Tak Kena Pajak
- Veto Amerika Serikat di DK PBB Soal Gaza Dikecam Malaysia
- Tambahan Anggaran Kemensos Rp4 Triliun Diajukan untuk Sekolah Rakyat dan Bansos
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA Hari Ini, Jogja-Purworejo-Kebumen
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
- Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
- Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Advertisement
Advertisement
