Advertisement
Saksi Ahli dari UGM Minta SBY Dihadirkan di Sidang MK Buktikan Intelijen Tidak Netral di Pilpres
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediamanya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin(30/7).Pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, pada Selasa (24/7) malam. - Suara.com/Oke Dwi Atmaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga harus menghadirkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan untuk membuktikan dalil ketidaknetralan intelijen.
Dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019), Edward Hiariej mengatakan jika keterangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Mahkamah Konstitusi, maka bukan hanya berita tentang ketidaknetralan oknum BIN, Polri dan TNI yang disampaikan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Advertisement
"Dalam rangka mencari kebenaran materiil, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi," ujar Edward Hiariej.
Kehadiran SBY untuk mengetahui petunjuk oknum BIN, Polri dan TNI yang dimaksud, bentuk ketidaknetralan oknum dan kaitannya dengan perselisihan hasil pemilihan presiden.
BACA JUGA
Ia mengatakan merujuk pada KUHAP, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, tetapi alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, yakni keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.
Dalam Pasal 36 juncto Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kata Edward, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau barang bukti berdasarkan penilaian Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan persesuain antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
Untuk itu, apabila hanya pemberitaan yang dijadikan dalil, maka disebutnya tidak relevan.
"Artinya, alat bukti petunjuk ini adalah mutlak kepunyaan hakim, bukan kepunyaan pemohon, bukan pula kepunyaan termohon atau pun pihak terkait. Dengan demikian, alat bukti petunjuk yang dijadikan dalil oleh kuasa hukum pemohon tidaklah relevan," tutur Edward Hiariej.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi di Kasus Dana Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
Advertisement
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Advertisement
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Advertisement
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Dinkes Kulonprogo Ingatkan Warga Waspada Virus Nipah
- Sweety dan Indomaret Gelar Posyandu 8.000 Balita
- Dispar Bantul Tegaskan Foto di Parangtritis Gratis
- Bank Jateng Raih SLE Awards 2026 dan NPS Tinggi
- BPN Kulonprogo Tegaskan Tanah Letter C Aman, Tetap Milik Warga
- BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
- Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI
Advertisement
Advertisement
