Advertisement
2 Parpol di Wonogiri Gugat Hasil Pemilu Ke Mahkamah Konstitusi

Advertisement
Harianjogja.com, WONOGIRI -- Dua partai politik (parpol) menggugat hasil Pemilu Legislatif 2019 di Wonogiri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri mendapat informasi dua parpol mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK itu adalah Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
Partai Nasdem mempermasalahkan adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu DPR, sedangkan Partai Demokrat belum diketahui mempersoalkan hal apa.
Advertisement
Ketua KPU Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (20/6/2019), menyampaikan informasi tersebut dia peroleh dari internal KPU pusat. Hingga sekarang KPU pusat belum memberi tahu secara resmi.
Toto memastikan siap jika diminta menyiapkan dokumen untuk menjawab dalil-dalil permohonan kedua parpol. Berdasar informasi, Partai Nasdem mempersoalkan adanya dugaan ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan pemilu DPR di Kota Sukses.
“Nanti Bawaslu [Badan Pengawas Pemilu] yang akan menjawab permohonan Nasdem, karena hal ini ranah Bawaslu,” kata Toto.
Sementara itu, dia belum mendapat informasi lebih detail mengenai permohonan PHPU yang dilayangkan Partai Demokrat. Alhasil, Toto belum mengetahui secara pasti hal-hal yang dipersoalkan parpol bersangkutan.
Dia mengatakan jika permohonan sudah resmi dilayangkan kepada MK, mestinya materi permohonan Nasdem dan Demokrat sudah diunggah MK di website resmi MK, mkri.id.
Biasanya dalam materi yang diunggah terdapat informasi detail mengenai dalil-dalil permohonan parpol. Namun, penelusuran JIBI/Solopos tidak menemukan materi yang diunggah MK di website mengenai permohonan PHPU terkait pemilu legislatif di Wonogiri.
“Kalau soal PHPU Pilpres, tidak ada parpol yang mempermasalahkan soal Pilpres di Wonogiri,” ulas Toto.
Terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem Wonogiri, Sunyoto, saat dimintai konfirmasi mengatakan jika DPP Nasdem mengajukan permohonan PHPU, otomatis pengurus tingkat daerah diperintahkan untuk menyiapkan dokumen.
Namun, hingga Kamis DPD Partai Nasdem Wonogiri belum mendapat perintah tersebut. Dia menginformasikan saat rekapitulasi perolehan suara pemilu anggota DPR, Mei lalu, ada caleg DPR dari Partai Nasdem yang meminta agar saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
Instruksi tersebut dilaksanakan saat itu. Namun, selanjutnya tidak ada perintah untuk membuat laporan sehingga DPD Partai Nasdem Wonogiri tak membuat laporan.
“Waktu itu sebatas perintah agar saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi [DB1]. Selanjutnya tidak ada perintah lainnya,” kata Sunyoto.
Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Wonogiri, Tinggeng, hingga berita ini ditulis belum dapat dimintai konfirmasi. Nomor telepon Tinggeng tidak dapat dihubungi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement

Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement