Advertisement
2 Parpol di Wonogiri Gugat Hasil Pemilu Ke Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Harianjogja.com, WONOGIRI -- Dua partai politik (parpol) menggugat hasil Pemilu Legislatif 2019 di Wonogiri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri mendapat informasi dua parpol mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK itu adalah Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
Partai Nasdem mempermasalahkan adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu DPR, sedangkan Partai Demokrat belum diketahui mempersoalkan hal apa.
Advertisement
Ketua KPU Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (20/6/2019), menyampaikan informasi tersebut dia peroleh dari internal KPU pusat. Hingga sekarang KPU pusat belum memberi tahu secara resmi.
Toto memastikan siap jika diminta menyiapkan dokumen untuk menjawab dalil-dalil permohonan kedua parpol. Berdasar informasi, Partai Nasdem mempersoalkan adanya dugaan ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan pemilu DPR di Kota Sukses.
“Nanti Bawaslu [Badan Pengawas Pemilu] yang akan menjawab permohonan Nasdem, karena hal ini ranah Bawaslu,” kata Toto.
Sementara itu, dia belum mendapat informasi lebih detail mengenai permohonan PHPU yang dilayangkan Partai Demokrat. Alhasil, Toto belum mengetahui secara pasti hal-hal yang dipersoalkan parpol bersangkutan.
Dia mengatakan jika permohonan sudah resmi dilayangkan kepada MK, mestinya materi permohonan Nasdem dan Demokrat sudah diunggah MK di website resmi MK, mkri.id.
Biasanya dalam materi yang diunggah terdapat informasi detail mengenai dalil-dalil permohonan parpol. Namun, penelusuran JIBI/Solopos tidak menemukan materi yang diunggah MK di website mengenai permohonan PHPU terkait pemilu legislatif di Wonogiri.
“Kalau soal PHPU Pilpres, tidak ada parpol yang mempermasalahkan soal Pilpres di Wonogiri,” ulas Toto.
Terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem Wonogiri, Sunyoto, saat dimintai konfirmasi mengatakan jika DPP Nasdem mengajukan permohonan PHPU, otomatis pengurus tingkat daerah diperintahkan untuk menyiapkan dokumen.
Namun, hingga Kamis DPD Partai Nasdem Wonogiri belum mendapat perintah tersebut. Dia menginformasikan saat rekapitulasi perolehan suara pemilu anggota DPR, Mei lalu, ada caleg DPR dari Partai Nasdem yang meminta agar saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
Instruksi tersebut dilaksanakan saat itu. Namun, selanjutnya tidak ada perintah untuk membuat laporan sehingga DPD Partai Nasdem Wonogiri tak membuat laporan.
“Waktu itu sebatas perintah agar saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi [DB1]. Selanjutnya tidak ada perintah lainnya,” kata Sunyoto.
Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Wonogiri, Tinggeng, hingga berita ini ditulis belum dapat dimintai konfirmasi. Nomor telepon Tinggeng tidak dapat dihubungi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
Advertisement
Advertisement