Advertisement
Tim Hukum Prabowo Salahkan Mesin Fotokopi karena Alat Bukti Tidak Lengkap
Kuasa hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). - JIBI/Bisnis Indonesia/Felix Jody Kinarwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kesulitan menyerahkan alat bukti sidang sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Hakim Konstitusi.
Ketua Majelis Hakim Anwar Usman awalnya menetapkan agar Tim Kuasa Hukum 02 mengumpulkan seluruh alat bukti pada Rabu (19/6/2019) hingga pukul 12.00 WIB. Namun, alat bukti P-155 tidak lengkap
Advertisement
"Kami tadi sudah memasukkan, hanya saja karena kekurangan kemampuan alat fotokopi," kata anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Dorel Amir di Gedung MK, Rabu (19/6/2019).
Meski sudah sampai dan diverifikasi di Gedung MK, alat bukti P-155 belum diterima secara penuh oleh majelis hakim. "[Kami] Baru enam rangkap termasuk alat bukti P-155 di bawah panitera tidak berwenang untuk menerima. Hanya kewenangan majelis, maka kami sampaikan dalam persidangan," ungkap Dorel.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menampilkan bukti bernomor P-155 yang disebut saksi Agus Maksum sebagai bukti dari kesaksiannya.
"Saya minta supaya pemohon menampilkan bukti bernomor P-155 untuk dikonfrontasi dengan pernyataan Agus Maksum yang menyatakan adanya NIK dan jumlah DPT yang tidak sesuai," ujar Enny dalam sidang lanjutan perkara sengketa hasil Pilpres 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Agus Maksum adalah ahli teknologi informatika Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Agus menjadi saksi pertama yang dihadirkan pihak pemohon.
"Tolong hadirkan buat dikonfrontir juga dengan bukti KPU, saya cari bukti P-155 itu tapi ini tidak ada," ujar Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Ungkap Permintaan Rp515 Juta untuk THR Forkopimda di Cilacap
Dubai Kini Sepi di Tengah Ketegangan Kawasan
Iran Beralih ke BeiDou China, Tinggalkan Sistem GPS AS
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tidak Ditutup saat Konflik
Advertisement
Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Dinilai Ancaman Demokrasi
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Tuntutan Sri Purnomo Dipersoalkan
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
Advertisement
KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Pihak Eksternal
Indonesia Kutuk Invasi Israel ke Lebanon: Langgar Hukum Internasional
Kecelakaan Beruntun, Bus Budiman Tabrak 4 Kendaraan di Rancaekek
Pungli THR Bupati Cilacap Ternyata Sudah Berlangsung Sejak 2025
Kedubes Iran di Jakarta Santuni 200 Pelajar Kenang Tragedi Kota Minab
Advertisement
Menhub Imbau Pemudik Pilih Jalur Aman Bencana dan Pantau Cuaca
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 15 Maret
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Operasi Ketupat Progo 2026, Polres Bantul Siagakan 550 Personel
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 14 Maret 2026
- OTT Bupati Cilacap, 13 Orang Digelandang KPK ke Jakarta
- Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
- Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
- Kasus Campak 2026 Tembus 8.716, Kemenkes Percepat Imunisasi
- Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
Advertisement
Advertisement
